PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001

TENTANG

KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
3. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG

KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAIMANA

TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8

TAHUN 2002.

Pasal I…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 3

(1) Komite Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Menteri Negara

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua, dibantu Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dan mengikutsertakan sebagai anggota:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Sosial;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
12. Kepala Badan Pusat Statistik. Sekretaris : Prof. Dr. Gunawan Soemodiningrat.

(2) Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan didukung Staf yang

secara fungsional terdiri atas berbagai unsur forum lintaspelaku."

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II… Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI