Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004

Pasal 1

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB III : PEMBANGUNAN HUKUM

BAB IV : PEMBANGUNAN EKONOMI

BAB V : PEMBANGUNAN POLITIK

BAB VI : PEMBANGUNAN AGAMA

BAB VII : PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

BAB VIII : PEMBANGANAN SOSIAL DAN BUDAYA

BAB IX : PEMBANGUNAN DAERAH

BAB X : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

BAB XI : PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

BAB XII : PENUTUP

Pasal 3

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

Agar …

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2000

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2000

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 2000-2004 mengamatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun

(PROPENAS);

  • bahwa Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat kebijakan secara rinci dan terukur dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional;
  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;