PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak, dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib menyampaikan bahan-bahan keterangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya guna keperluan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak;

• bahwa untuk memadukan dan mensinergikan bahan-bahan keterangan tersebut, dipandang perlu membentuk Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal;

• bahwa dalam rangka pembentukan Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal tersebut, serta untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pembentukan Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal dimaksud, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Mengingat…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

• Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (1), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

"Pasal 18

(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara,

departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan data dan informasi guna keperluan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak.

(2) Setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD,

bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

1. Menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 18 dan Pasal 19 yang dijadikan Pasal 18 A, Pasal 18 B, Pasa1 18 C, Pasa1 18 D, Pasal 18 E dan Pasal 18 F, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18 A

(1) Untuk memadukan dan mensinergikan data dan informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dibentuk Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal

(2) Pembentukan Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan berkoordinasi dengan departemen/lembaga dan pemerintah daerah.

(3) Departemen…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja,

proyek/bagian proyek dan BUMN/BUMD memberikan data dan informasi yang berada di bawah kewenangannya kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terbentuknya Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal dimaksud.

(4) Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 18 B

Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak setelah menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1), wajib menindaklanjutinya dengan mengadministrasikan data

dan informasi dimaksud dalam sistem Bank Data Nasional dengan membentuk Nomor Identitas Bersama sebagai embrio Nomor Identitas Tunggal.

Pasal 18 C

Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan Nomor Identitas Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B kepada masing-masing departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan BUMN/BUMD.

Pasal 18 D…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18 D

Departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan BUMN/BUMD setelah menerima Nomor Identitas Bersama dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 C, wajib mengadministrasikannya bersama-sama dengan nomor identitas masing -masing.

Pasal 18 E

Biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 18 F

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pembentukan Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri/pimpinan lembaga baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama sesuai lingkup bidang tugas dan kewenangannya masing -masing."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG

PEDOMAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

UMUM

Bahwa penerimaan Negara dari sektor perpajakan merupakan komponen terpenting dalam pendapatan Negara yang perlu lebih ditingkatkan lagi pelaksanaan pemungutannya oleh Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaan pemungutannya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi perhatian Direktur Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya, departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan BUMN/BUMD yang wajib menyampaikan bahan-bahan keterangan tersebut, belum sepenuhnya menyampaikan bahan sesuai yang diharapkan, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung peningkatan penerimaan Negara di sektor pajak. Hal tersebut disebabkan karena setiap departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/ragian proyek dan BUMN / BUMD mempunyai prosedur dan spesifikasi tersendiri dalam mengelola data dan informasi di masing-masing unit kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, guna menciptakan keterpaduan dan sinergi atas data dan informasi yang wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak tersebut, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan Negara dari sektor perpajakan, dipandang perlu membentuk Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat monitoring/pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

PASAL DEMI PASAL…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 18 A

Cukup jelas

Pasal 18 B

Cukup jelas

Pasal 18 C

Cukup jelas

Pasal 18 D

Cukup jelas

Pasal 18 E

Cukup jelas

Pasal 18 F

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4418