Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS

Pasal 22

BIN terdiri dari : a.Kepala;

b.Wakil Kepala; c.Sekretariat Utama; d.Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri; e.Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri; f.Deputi Bidang Pengolahan; g.Deputi Bidang Pengamanan; h.Deputi Bidang Penggalangan; i.Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Antar Daerah; j.Deputi Bidang Teknologi Intelijen; k.Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri; l.Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri; m.Staf Ahli Bidang Ekonomi; n.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; o.Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.”

  1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

(1) Kepala mempunyai tugas :

  • memimpin BIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BIN;
  • menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya;
  • membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

(2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam

melaksanakan tugas memimpin BIN.

(3) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BIN.

(4) Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi penyelidikan yang beraspek luar negeri.

(5) Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi penyelidikan yang beraspek dalam negeri.

(6) Deputi Bidang Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi intelijen.

(7) Deputi Bidang Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya intelijen strategis untuk mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

(8) Deputi Bidang Penggalangan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya intelijen strategis untuk menyukseskan pelaksanakan kebijakan pemerintah.

(9) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Antar Daerah

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan antar daerah, yang berkaitan dengan kegiatan intelijen.

(10) Deputi Bidang Teknologi Intelijen mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan teknologi intelijen.

(11) Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah politik dalam negeri.

(12) Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah politik luar negeri.

(13) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah ekonomi.

(14) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah sosial budaya.

(15) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah pertahanan dan keamanan.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2003

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd. Edy Sudibyo

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
  3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PP 32/2003 — Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003 tentang TANDA...
UU 30/2003 — PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Referensi Silang (4)
KEPPRES 110/2001 — Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga...
KEPPRES 32/2003 — PERUBAHAN ATAS
KEPPRES /2001 — KEPPRES_103_2001
KEPPRES 30/2003 — PERUBAHAN ATAS