PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib

administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8

Tahun 2004;

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

1. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 10 Tahun 2004;

1. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001

TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62

TAHUN 2003.

Pasal I …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110

Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun

2003 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 1

Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara, disingkat LAN;

2. Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI;

3. Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN;

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, disingkat

PERPUSNAS;

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat

BAPPENAS;

1. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS;

2. Badan Standardisasi Nasional, disingkat BSN;

3. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, disingkat BAPETEN;

4. Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN;

5. Badan Intelijen Negara, disingkat BIN;

6. Lembaga Sandi Negara, disingkat LEMSANEG;

7. Badan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,

disingkat BKKBN;

1. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, disingkat

LAPAN;

1. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional,

disingkat BAKOSURTANAL;

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

disingkat BPKP;

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI;

2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disingkat

BPPT;

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, disingkat BKPM;

2. Badan Pertanahan Nasional, disingkat BPN;

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan, disingkat BPOM;

4. Lembaga Informasi Nasional, disingkat LIN;

5. Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat LEMHANNAS;

6. Badan Meteorologi dan Geofisika, disingkat BMG.”

7. Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27, dihapus.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 34 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

“Pasal 34

BPKP terdiri dari :

• Kepala;

• Sekretariat Utama;

• Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Perekonomian;

• Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Politik, Sosial, dan Keamanan;

• Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

Daerah;

• Deputi Bidang Akuntan Negara;

• Deputi Bidang Investigasi.”

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 35

(1) Kepala mempunyai tugas :

• memimpin BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

• menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum

sesuai dengan tugas BPKP;

• menetapkan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas

BPKP yang menjadi tanggung jawabnya;

• membina dan melaksanakan kerja sama dengan

instansi dan organisasi lain.

(2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap

program, administrasi dan sumber daya di lingkungan

BPKP.

(3) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian.

(4) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang

politik, sosial, dan keamanan.

(5) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan

penyelenggaraan bidang keuangan daerah.

(6) Deputi Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang akuntan negara.

(7) Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang investigasi.”

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands