PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib

administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN

ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47

Tahun 2003, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Meneg PAN menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan Pemerintah di bidang

pendayagunaan aparatur negara yang meliputi program,

kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,

ketatalaksanaan, pelayanan publik, pengawasan, dan

akuntabilitas aparatur;

• pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan

penyusunan rencana dan program, pemantauan,

analisis, dan evaluasi di bidang pendayagunaan aparatur

negara;

• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan

pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada

Presiden.”

1. Ketentuan Pasal 9 huruf i diubah, sehingga Pasal 9

seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Meneg PAN mempunyai kewenangan :

• penetapan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara dan

pedoman tata laksana pelayanan publik serta jumlah jam

kerja untuk aparatur negara;

• penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara;

• penetapan pedoman susunan organisasi perangkat daerah

dan pedoman formasi perangkat daerah;

• penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan,

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan

pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban,

serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Negeri Sipil di daerah serta pedoman tentang realokasi

pegawai;

• penetapan persyaratan jabatan;

• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan

kebijakan kelembagaan aparatur negara dan jabatan

fungsional pegawai negeri sipil serta koordinasi kebijakan

pelaksanaan pengawasan.”

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands