PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi

pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden

Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

48 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI

DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH

BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2003.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

48 Tahun 2003 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut :

“Pasal 4

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terdiri dari :

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara;

• Deputi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Deputi Bidang Kelembagaan;

• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;

• Deputi Bidang Tata Laksana;

• Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur;

• Deputi Bidang Pelayanan Publik;

• Deputi Bidang Pengawasan;

• Staf Ahli Bidang Hukum;

• Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah;

• Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.”

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut :

“Pasal 5

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di

bidang program pendayagunaan aparatur negara.

(3) Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di

bidang kelembagaan.

(4) Deputi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan

aparatur negara di bidang sumber daya manusia aparatur.

(5) Deputi Bidang Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di

bidang tata laksana.

(6) Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur

negara di bidang akuntabilitas aparatur.

(7) Deputi Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur

negara di bidang pelayanan publik.

(8) Deputi Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di

bidang pengawasan.

(9) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah hukum.

(10) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah kebijakan publik.

(11) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar

lembaga.

(12) Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah otonomi daerah.

(13) Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah budaya kerja

aparatur.” Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands