PERUBAHAN ATAS
Pasal 9
(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan dan administrasi Menteri Negara.
(2) Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan
Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
(3) Deputi Bidang Dinamika Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan di bidang dinamika masyarakat.
(4) Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan
Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang program riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
(5) Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Nasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi.
(6) Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(7) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Industri, dan Perdagangan
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, industri, dan perdagangan.
(8) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai masalah teknologi informasi.
(9) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai masalah pendidikan.
(10) Staf Ahli Bidang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai
tugas memberikan telaahan mengenai masalah hak kekayaan intelektual.
(11) Staf Ahli Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai masalah pangan.
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003
INDONESIA,
ttd.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003;
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;
- Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003;