PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi

pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor

108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun

2003;

1. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 4 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI

DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH

DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;

• Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala;

• Deputi Bidang Seni dan Film;

• Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata;

• Deputi Bidang Pemasaran;

• Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri;

• Deputi Bidang Akuntabilitas;

• Staf Ahli Bidang Pranata Sosial;

• Staf Ahli Bidang Nilai Budaya;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.”

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

(1). Sekretariat ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1). Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi Menteri Negara.

(2). Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

(3). Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang sejarah dan purbakala.

(4). Deputi Bidang Seni dan Film mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang seni dan film.

(5). Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

pengembangan produk dan usaha pariwisata.

(6). Deputi Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang pemasaran.

(7). Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

peningkatan kapasitas dan kerja sama luar negeri.

(8). Deputi Bidang Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang akuntabilitas.

(9). Staf Ahli Bidang Pranata Sosial mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah pranata sosial.

(10). Staf Ahli Bidang Nilai Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah nilai budaya.

(11). Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.

(12). Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi

dan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI