PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib

administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

30 Tahun 2003;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN

ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI

DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR

30 TAHUN 2003.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 diubah sebagai berikut

:

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 3

LPND terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara, disingkat LAN;

2. Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI;

3. Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN;

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, disingkat

PERPUSNAS;

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat

BAPPENAS;

1. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS;

2. Badan Standardisasi Nasional, disingkat BSN;

3. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, disingkat BAPETEN;

4. Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN;

5. Badan Intelijen Negara, disingkat BIN;

6. Lembaga Sandi Negara, disingkat LEMSANEG;

7. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,

disingkat BKKBN;

1. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, disingkat

LAPAN;

1. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional,

disingkat BAKOSURTANAL;

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

disingkat BPKP;

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI;

2. Badan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disingkat

BPPT;

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, disingkat BKPM;

2. Badan Pertanahan Nasional, disingkat BPN;

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan, disingkat BPOM;

4. Lembaga Informasi Nasional, disingkat LIN;

5. Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat LEMHANNAS;

6. Badan Meteorologi dan Geofisika, disingkat BMG.”

7. Ketentuan Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, dihapus.

8. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 106

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND,

kecuali BIN, dikoordinasikan oleh Menteri, yang

meliputi :

• Menteri Dalam Negeri bagi BPN;

• Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan

LEMHANNAS;

• Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;

• Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;

• Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;

• Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;

• Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN,

BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan

BSN;

• Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

bagi BAPPENAS dan BPS;

• Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;

• Menteri Perhubungan bagi BMG.”

K. Mentri Perhubungan bagi BMG.”

1. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 108

(1) Kepala LPND yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil

adalah jabatan eselon Ia.

(2) Apabila Kepala LPND berdasarkan alasan khusus

dijabat oleh Pejabat setingkat Menteri, maka Kepala

LPND yang bersangkutan adalah jabatan non eselon.

(3) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur

Utama adalah jabatan eselon Ia.

(4) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan

Kepala Unit lain adalah jabatan eselon IIa.

(5) Kepala …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang

adalah jabatan eselon IIIa.

(6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan

eselon IVa.”

1. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 113

(1) Mengingat kedudukan dan sifat tugasnya, di lingkungan

BIN dibentuk Staf Ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah tertentu sesuai bidang tugasnya.

(4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

jabatan eselon Ib.

(5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(6) Di lingkungan BIN dapat dibentuk Pos Wilayah dan

Kelompok Kerja.”

1. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 114 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

“Pasal 114

(1) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

BPS, dalam bidang kegiatan statistik dasar di daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang

statistik, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

BKKBN di Kabupaten/Kota dan di Propinsi DKI Jakarta

diserahkan kepada Pemerintah Daerah terhitung mulai

tanggal 1 Januari 2004.

(3) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

BKKBN di Propinsi, selain di Propinsi DKI Jakarta, tetap

dilaksanakan oleh Pemerintah sampai ada ketentuan

lebih lanjut.

(4) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

BPKP di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah

dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang

kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(5) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

BKN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah

dalam rangka melaksanakan administrasi dan

manajemen kepegawaian negara yang kewenangannya

masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.”

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan …

2. Kepu terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN

ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

47 Tahun 2003, diubah sebagai berikut :

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan …

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Meneg PAN menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan Pemerintah di bidang

pendayagunaan aparatur negara yang meliputi

program, kelembagaan, sumber daya manusia

aparatur, ketatalaksanaan, pelayanan publik,

pengawasan, dan akuntabilitas aparatur;

• pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan

penyusunan rencana dan program, pemantauan,

analisis, dan evaluasi di bidang pendayagunaan

aparatur negara;

• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan

pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada

Presiden.”

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 9 huruf i diubah, sehingga Pasal 9

seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Meneg PAN mempunyai kewenangan :

• penetapan …

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di

bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara

dan pedoman tata laksana pelayanan publik serta jumlah

jam kerja untuk aparatur negara;

• penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara;

• penetapan pedoman susunan organisasi perangkat daerah

dan pedoman formasi perangkat daerah;

• penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan,

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan

pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan

kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai Negeri Sipil di daerah serta pedoman tentang

realokasi pegawai;

• penetapan persyaratan jabatan;

• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan

kebijakan kelembagaan aparatur negara dan jabatan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

fungsional pegawai negeri sipil serta koordinasi kebijakan

pelaksanaan pengawasan.”

Pasal II …

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands