PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA,
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
PRESIDEN
- Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Propinsi Maluku adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-undang;
- Kabupaten Maluku Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang;
- Kabupaten Halmahera Tengah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
- Kota Ternate adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Propinsi Maluku Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam wilayah Propinsi Maluku.
Pasal 3
Propinsi Maluku Utara berasal dari sebagian wilayah Propinsi Maluku yang terdiri atas wilayah :
- Kabupaten Maluku Utara;
- Kabupaten Halmahera Tengah; dan
- Kota Ternate.
Pasal 4
Kabupaten Buru berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas wilayah :
PRESIDEN
- Kecamatan Buru Utara Timur;
- Kecamatan Buru Utara Barat; dan
- Kecamatan Buru Selatan.
Pasal 5
Kabupaten Maluku Tenggara Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas wilayah :
- Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;
- Kecamatan Pulau-Pulau Babar;
- Kecamatan Pulau-Pulau Leti Moa Lakor;
- Kecamatan Tanimbar Utara; dan
- Kecamatan Tanimbar Selatan.
Pasal 6
(1) Dengan dibentuknya Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Propinsi Maluku dikurangi dengan wilayah Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dengan dibentuknya Kabupaten Buru, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tengah dikurangi dengan
wilayah Kabupaten Buru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Dengan dibentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 7
(1) Propinsi Maluku Utara mempunyai batas wilayah :
- sebelah utara dengan Samudra Pasifik;
- sebelah timur dengan Laut Halmahera;
- sebelah selatan dengan Laut Seram; dan
- sebelah barat dengan Laut Maluku.
(2) Kabupaten Buru mempunyai batas wilayah :
- sebelah utara dengan Laut Seram;
- sebelah timur dengan Selat Manipa;
- sebelah selatan dengan Laut Banda; dan
PRESIDEN
- sebelah barat dengan Laut Buru.
(3) Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai batas wilayah :
- sebelah utara dengan Laut Banda;
- sebelah timur dengan Laut Arafuru;
- sebelah selatan dengan Laut Timor dan Samudera Pasifik; dan
- sebelah barat dengan Laut Flores.
(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Propinsi Maluku Utara dengan Propinsi
Maluku, Kabupaten Buru dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kabupaten Maluku Tenggara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 8
(1) Dengan dibentuknya Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Pemerintah Propinsi Maluku Utara,
Pemerintah Kabupaten Buru, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.
Pasal 9
(1) Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi.
(2) Ibukota Kabupaten Buru berkedudukan di Namlea.
(3) Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat berkedudukan di
Saumlaki.
PRESIDEN
Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara kewenangan Daerah
sebagai Daerah Otonom meliputi bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
(2) Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Propinsi Maluku Utara juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota.
(3) Kewenangan Propinsi Maluku Utara sebagai wilayah Administrasi
mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Maluku Utara selaku wakil Pemerintah.
Pasal 11
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
Pasal 12
(1) Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, dibentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
PRESIDEN
(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Propinsi Maluku Utara,
dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Propinsi Maluku
Utara dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Sekretariat Propinsi, dinas-dinas Propinsi, dan lembaga teknis Propinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri atas:
- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Daerah masing-masing; dan
- anggota ABRI yang diangkat.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud pada
PRESIDEN
ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku disesuaikan dengan jumlah penduduk Propinsi Maluku setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Propinsi Maluku Utara.
(5) Dengan terbentuknya Kabupaten Buru, jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Buru.
(6) Dengan terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Pasal 16
(1) Pada saat terbentuknya Propinsi Maluku Utara, Penjabat Gubernur
Maluku Utara untuk pertama kali diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.
(2) Pada saat terbentuknya Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Penjabat Bupati Buru dan Penjabat Bupati Maluku Tenggara untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Maluku.
Pasal 17
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Gubernur Maluku, Bupati Kabupaten Maluku Tengah, dan Bupati Maluku Tenggara sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Buru, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan :
- pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Buru, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku yang berada dalam Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Maluku yang berkedudukan
PRESIDEN
di Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- utang piutang Propinsi Maluku yang kegunaannya untuk Propinsi Maluku Utara dan utang piutang Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara yang kegunaannya masing-masing untuk Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan
- perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Pasal 18
(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Propinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
terhitung sejak diresmikannya pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan pembagian hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Propinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
(3) Pemerintah Propinsi Maluku wajib membantu pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.
(4) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan,
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan sebagai akibat Pembentukan
PRESIDEN
Propinsi Maluku Utara selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.
Pasal 19
(1) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Propinsi Maluku tetap berlaku bagi Propinsi Maluku Utara, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Maluku Tengah tetap berlaku bagi Kabupaten Buru, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Maluku Tenggara tetap berlaku bagi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 20
(1) Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai
bagi ibukota Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1), ibukota sementara ditetapkan di Ternate.
(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota
Propinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan.
Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999
,
ttd
MULADI
PRESIDEN
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Maluku pada umumnya, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Maluku, dipandang perlu membentuk Propinsi Maluku Utara sebagai pemekaran dari Propinsi Maluku, Kabupaten Buru sebagai pemekaran Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara;
- bahwa pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomomi Daerah;
- bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus ditetapkan dengan Undang-undang;
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-undang (Lembaran
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);