PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya;
2. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Otonomi Daerah adalah Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Daerah Otonomi, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

PRESIDEN

1. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Desentralisasi adalah Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Dekonsentrasi adalah Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Tugas Pembantuan adalah Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
11. Anggaran Dekonsentrasi adalah pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi;
12. Anggaran Tugas Pembantuan adalah pelaksanaan APBN di Daerah dan Desa, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Tugas Pembantuan;

PRESIDEN

1. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
2. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu;
3. Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

(1) Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi dibiayai atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh

perangkat Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.

(3) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh

perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban APBN;

(4) Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada

Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya.

Bagian Pertama

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah :

• Pendapatan Asli Daerah;
• Dana Perimbangan;

PRESIDEN

• Pinjaman Daerah;
• Lain-lain Penerimaan yang sah.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

• hasil pajak Daerah;
• hasil retribusi Daerah;
• hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan;
• lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(1) Ketentuan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diatur dengan Undang-undang.

(2) Ketentuan mengenai perusahaan milik Daerah dan pengelolaan

kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Dana Perimbangan

(1) Dana Perimbangan terdiri dari :

• Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Jak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
• Dana Alokasi Umum;
• Dana Alokasi Khusus.

(2) Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan

imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.

PRESIDEN

(3) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah;

(4) 10% (sepuluh persen) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan

20% (dua puluh persen) penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagi kepada seluruh Kabupaten dan Kota.

(5) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor

pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

(6) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan

minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan sebagai berikut :

• Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15% (lima belas persen) untuk Daerah.
• Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah.

(1) Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua

puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN.

(2) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah

Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1).

(3) Dalam hal terjadi perubahan kewenangan di Antara Daerah Propinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota, persentase Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perubahan tersebut.

(4) Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Propinsi tertentu

ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Propinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi Daerah Propinsi yang bersangkutan.

PRESIDEN

(5) Porsi Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan proporsi bobot Daerah Propinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Daerah Propinsi di seluruh Indonesia.

(6) Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Kabupaten/Kota tertentu

ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(7) Porsi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

merupakan proporsi bobot Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

(8) Bobot Daerah ditetapkan berdasarkan :

• kebutuhan wilayah otonomi Daerah;
• potensi ekonomi Daerah.

(9) Perhitungan dana alokasi umum berdasarkan rumus sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dilakukan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

(1) Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah

tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

(2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

• kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum; dan/atau
• kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional;

(3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

yang berasal dari dana reboisasi.

(4) Dana reboisasi dibagi dengan imbangan :

• 40% (empat puluh persen) dibagikan kepada Daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus.
• 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat.

(5) Kecuali dalam rangka reboisasi, Daerah yang mendapat pembiayaan

kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai dengan kemampuan Daerah yang bersangkutan.

Besarnya jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perhitungan dan penyaluran atas bagian Daerah dari penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan rumus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat

(7), dan ayat (8), serta Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pinjaman Daerah

(1) Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk

membiayai sebagian anggarannya.

(2) Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui

Pemerintah Pusat.

(3) Daera dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai

pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

(4) Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan

arus kas dalam rangka pengelolaan kas Daerah.

(1) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan

dengan persetujuan DPRD.

(2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi kewajibannya.

(3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman

yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

(1) Daerah dilarang melakukan Pinjaman Daerah yang menyebabkan

terlampauinya batas jumlah Pinjaman Daerah yang ditetapkan.

(2) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan

sehingga mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN

(1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah atas Pinjaman

Daerah merupakan salah satu prioritas dalam pengeluaran APBD.

(2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat dapat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah.

Pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah. Bagian Kelima Dana Darurat

(1) Untuk keperluan mendesak kepada Daerah tertentu diberikan Dana

Darurat yang berasal dari APBN.

(2) Prosedur dan tata cara penyaluraan Dana Darurat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku bagi APBN.

(1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi disalurkan

kepada Gubernur melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

(2) Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

(3) Administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan

Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Desentralisasi.

PRESIDEN

(4) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan

Dekonsentrasi diadministrasikan dalam Anggaran Dekonsentrasi.

(5) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap

pengeluaran dana dekonsentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke Kas Negara.

(6) Pemeriksaan pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemeriksa keuangan Negara.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan pelaksanaan

Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan

disalurkan kepada Daerah dan Desa melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menugaskannya.

(2) Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan Tugas

Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Daerah dan Desa kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menugaskannya.

(3) Administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Tugas

Pembantuan dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Desentralisasi.

(4) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan

Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam Anggaran Tugas Pembantuan.

(5) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap

pengeluaran dana Tugas Pembantuan, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke Kas Negara.

(6) Pemeriksaan pembiayaan pelaksanaan Tugas Pembantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemeriksa keuangan Negara.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan pelaksanaan Tugas

Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

Bagian Pertama

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dalam

Pelaksanaan Desentralisasi

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan

dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

(3) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

(4) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD merupakan

Dokumen Daerah.

(1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu)

bulan setelah APBN ditetapkan.

(2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

(3) Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan.

PRESIDEN

(1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai

kebutuhan tertentu.

(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan

dari sumber penerimaan Daerah.

(3) Setiap pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan diadministrasikan dalam APBD.

(1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah

diatur dengan Peraturan Daerah.

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan

Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(1) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada

DPRD mengenai :

• pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22;

• kinerja keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan Desentralisasi.

(2) DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atau menolak dengan

meminta untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah merupakan

Dokumen Daerah.

Bagian Ketiga

PRESIDEN

Pemeriksaan Keuangan Daerah

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan suatu sistem informasi

keuangan Daerah.

(2) Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi

keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(1) Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan

keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat termasuk Pinjaman Daerah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

(1) Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

bertugas mempersiapkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengenai perimbangan keuangan Pusat dan Daerah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan

Daerah sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Undang-undang ini masih tetap berlaku.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini diberlakukan.

(1) Dalam APBN dapat dialokasikan dana untuk langsung membiayai

urusan Desentralisasi selain dari sumber penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Ketentuan pada ayat (1) hanya berlaku paling lama 2 (dua) tahun

anggaran sejak diundangkannya Undang-undang ini.

(3) Pembiayaan langsung dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikecualikan dari ketentuan Pasal 19 ayat (1).

(4) Setiap tahun anggaran, menteri-menteri teknis terkait menyusun

PRESIDEN

laporan semua proyek dan kegiatan yang diperinci menurut :

• sektor dan sub sektor untuk belanja pembangunan;

• unit organisasi departemen/lembaga pemerintah non departemen untuk pengeluaran rutin;

• proyek dan kegiatan yang pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta proyek dan kegiatan yang pelaksanaannya dikelola oleh Daerah untuk semua belanja.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada

DPR.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1442) dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999

INDONESIA

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999

ttd.

PRESIDEN