PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001TENTANG

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA

TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang

keuangan negara, dipandang perlu untuk menyempurnakan

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 23 Tahun 2004;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

1. Peraturan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 35 Tahun 2004;

1. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 23 Tahun 2004;

23 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR TAHUN 2004.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 109

Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004, diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 10

Departemen Keuangan terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;

• Direktorat Jenderal Pajak;

• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

• Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

• Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

• Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Pengawas Pasar Modal;

• Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama

Internasional;

• Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan

Internasional;

• Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;

• Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;

• Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan

Negara.”

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 11

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi serta pembinaan dan

pelaksanaan sistem informasi dan teknologi keuangan

Departemen Keuangan.

(2) Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan

fiskal, anggaran pendapatan dan belanja negara serta

perimbangan keuangan.

(3) Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak.

(4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

(5) Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, akuntan,

dan penilai.

(6) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

(7) Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pengurusan piutang negara

dan lelang.

(8) Inspektorat …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.

(9) Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan

kegiatan pasar modal.

(10) Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama

Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian

masalah-masalah ekonomi, keuangan dan fiskal serta

melakukan kerjasama internasional.

(11) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian

pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

(12) Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan

Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah hubungan ekonomi keuangan

internasional.

(13) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah penerimaan

negara.

(14) Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah pengeluaran

negara.

(15) Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal mempunyai

tugas memberikan telaahan mengenai masalah

pengembangan pasar modal.

(16) Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan

Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara.”

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands