PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib

administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 88 Tahun 2003;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 22 Tahun 2004;

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 88 Tahun 2003;

1. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di

Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2003.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 109

Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003, diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 8

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

• Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

• Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

• Direktorat Jenderal Imigrasi;

• Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

• Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Pembinaan Hukum Nasional;

• Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;

• Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar

Negeri;

• Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;

• Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum;

• Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.”

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 9 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

“Pasal 9

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan

perundang-undangan.

(3) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi

hukum umum.

(4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.

(5) Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang imigrasi.

(6) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.

(7) Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan

hak asasi manusia.

(8) Inspektorat …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.

(9) Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan di bidang hukum nasional.

(10) Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang kehakiman dan hak asasi

manusia.

(11) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

perekonomian dan hubungan luar negeri.

(12) Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai

tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik,

sosial, dan keamanan.

(13) Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

hukum lingkungan dan pertanahan.

(14) Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

pengembangan budaya hukum.

(15) Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

pelanggaran hak asasi.”

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

ttd.

Lambock V. Nahattands