PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengalihan fungsi

pembinaan peradilan umum, peradilan tata usaha negara,

peradilan agama ke Mahkamah Agung, dipandang perlu

menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

1. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di

Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2002.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 102

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun

2002, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 14

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia mempunyai kewenangan :

• penetapan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan

sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan

di bidangnya;

• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan

internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di

bidangnya;

• pembinaan hukum dan peraturan perundangan-undangan

nasional;

• pengesahan dan persetujuan Badan Hukum di bidangnya;

• pengesahan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual;

• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku, yaitu :

1. pengaturan dan pembinaan terhadap bidang

pemasyarakatan, keimigrasian, dan kenotariatan;

1. pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan,

benda sitaan negara dan barang rampasan negara,

penasihat hukum, pendaftaran jaminan fidusia,

perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan,

ketatanegaraan dalam bidangnya, dan kewarganegaraan;

1. pengaturan dan pembinaan bidang daktiloskopi, grasi,

amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan penyidik Pegawai Negeri

Sipil;

1. penerapan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi manusia.”

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuia dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,,

ttd

Lambock V. Nahattads