PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA

TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang

keuangan dan kekayaan negara, dipandang perlu untuk

menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 22 Tahun 2004;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 22 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN

ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN

2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,

KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA

KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH

BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 102

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 22 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi :

• pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan

negara dan kekayaan negara;

• pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerimaan negara

yang berasal dari pajak, bukan pajak, minyak, dan

pungutan ekspor;

• pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan

cukai;

• pembinaan dan koordinasi penyusunan Nota Keuangan,

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

• pembinaan dan pelaksanaan di bidang lembaga keuangan

bukan bank, akuntansi dan penilai;

• pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbendaharaan

negara, akuntansi keuangan Pemerintah dan pelaporan

keuangan Pemerintah;

• pembinaan dan pelaksanaan pengurusan piutang negara

macet dan lelang;

• pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal;

• Pengkajian …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pengkajian masalah-masalah ekonomi, keuangan, dan fiskal

serta kerja sama keuangan internasional;

• pembinaan dan pelaksanaan sistem informasi dan teknologi

keuangan;

• pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang

keuangan negara;

• koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi Departemen;

• pelaksanaan pengawasan fungsional.”

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 17

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, Departemen Keuangan mempunyai kewenangan :

• penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

• penetapan dokumen pelaksanaan anggaran;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• pelaksanaan pemungutan pendapatan negara yang telah

ditetapkan dengan undang-undang;

• pelaksanaan fungsi bendahara umum negara;

• Penetapan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan

sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan

di bidangnya;

• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi

daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan,

pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

• penetapan dan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan

internasional atas nama negara di bidangnya;

• penyusunan laporan keuangan yang merupakan

pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di

bidangnya;

• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

• pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di

bidangnya;

• pengaturan kawasan berikat di bidangnya;

• penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar

negeri oleh Pemerintah Daerah;

• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. penetapan pedoman penyusunan dan perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pedoman

pengurusan pertanggungjawaban;

1. penyusunan laporan keuangan;

2. penetapan kebijakan di bidang pasar modal.”

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahattands