UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN

Departemen terdiri dari :

1. Departemen Dalam Negeri;

2. Departemen Luar Negeri;

3. Departemen Pertahanan;

4. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

5. Departemen Keuangan;

6. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

8. Departemen Pertanian;

9. Departemen Kehutanan;

10. Departemen Kelautan dan Perikanan;

11. Departemen Perhubungan;

12. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

13. Departemen Kesehatan;

14. Departemen Pendidikan Nasional;

15. Departemen Agama;

16. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Departemen Sosial.

Bagian Pertama

Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri, terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa;

PRESIDEN

• Direktorat …

• Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;

• Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

• Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

• Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

• Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Penelitian dan Pengembangan;

• Badan Pendidikan dan Pelatihan;

• Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan;

• Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;

• Staf Ahli Bidang Kewilayahan.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa.

(3) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.

(4) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang otonomi daerah.

(5) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.

(6) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(7) Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi kependudukan.

(8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(9) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.

PRESIDEN

(10) Badan …

(10) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di

bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.

(11) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

hukum dan politik.

(12) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

hubungan antar lembaga.

(13) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah ekonomi pembangunan.

(14) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial

budaya.

(15) Staf Ahli Bidang Kewilayahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

kewilayahan.

Bagian Kedua

Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;

• Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;

• Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;

• Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan;

• Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;

• Direktorat Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional;

• Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;

• Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri;

• Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya;

• Staf Ahli Bidang Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia;

PRESIDEN

• Staf Ahli Bidang Manajemen Departemen.

Pasal 5 …

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

(3) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.

(4) Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN.

(5) Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan hubungan multilateral di bidang politik, sosial, dan keamanan.

(6) Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan hubungan multilateral di bidang ekonomi, keuangan,

dan pembangunan.

(7) Direktorat Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi, diplomasi publik, dan perjanjian

internasional.

(8) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.

(9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(10) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian

dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri.

(11) Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

politik dan keamanan.

(12) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah ekonomi, keuangan, dan industri.

(13) Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah lingkungan dan sosial budaya.

(14) Staf Ahli Bidang Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah hukum internasional dan hak asasi manusia.

PRESIDEN

(15) Staf Ahli Bidang Manajemen Departemen mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah manajemen departemen.

Bagian …

Bagian Ketiga

Departemen Pertahanan

Departemen Pertahanan terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;

• Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan;

• Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;

• Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;

• Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Penelitian dan Pengembangan;

• Badan Pendidikan dan Pelatihan;

• Staf Ahli Bidang Ideologi dan Agama;

• Staf Ahli Bidang Politik;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi;

• Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;

• Staf Ahli Bidang Militer dan Keamanan.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi pertahanan.

(3) Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan sistem pertahanan.

(4) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan.

PRESIDEN

(5) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan.

(6) Direktorat …

(6) Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana pertahanan.

(7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(8) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang pertahanan.

(9) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di

bidang pertahanan.

(10) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Agama mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

ideologi dan agama.

(11) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik.

(12) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi.

(13) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial

budaya.

(14) Staf Ahli Bidang Militer dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

militer dan keamanan.

Bagian Keempat

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

• Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

• Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

• Direktorat Jenderal Imigrasi;

• Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

• Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

PRESIDEN

• Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Pembinaan Hukum Nasional;

• Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;

• Staf …

• Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri;

• Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;

• Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum;

• Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.

(3) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.

(4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.

(5) Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang imigrasi.

(6) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.

(7) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang badan peradilan

umum dan peradilan tata usaha negara.

(8) Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hak asasi manusia.

(9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(10) Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang hukum

nasional.

PRESIDEN

(11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan

penelitian dan pengembangan di bidang kehakiman dan hak asasi manusia.

(12) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah perekonomian dan hubungan luar negeri.

(13) Staf …

(13) Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah politik, sosial, dan keamanan.

(14) Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah hukum lingkungan dan pertanahan.

(15) Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah pengembangan budaya hukum.

(16) Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia.

Bagian Kelima

Departemen Keuangan

Departemen Keuangan terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Anggaran;

• Direktorat Jenderal Pajak;

• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

• Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

• Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Pengawas Pasar Modal;

• Badan Analisa Fiskal;

• Badan Akuntansi Keuangan Negara;

• Badan Informasi dan Teknologi Keuangan;

• Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

PRESIDEN

• Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;

• Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;

• Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;

• Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.

Pasal 11 …

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara dan kekayaan negara.

(3) Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak.

(4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

(5) Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, penerusan pinjaman, penerimaan

minyak dan bukan pajak serta akuntan dan penilai dan penerimaan negara bukan pajak.

(6) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

(7) Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengurusan piutang negara dan lelang.

(8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(9) Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan

pengawasan kegiatan pasar modal.

(10) Badan Analisa Fiskal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, dan

evaluasi kebijakan fiskal serta kegiatan analisis pengembangan fiskal, keuangan, dan ekonomi.

(11) Badan Akuntansi Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan akuntansi keuangan

pemerintah dan pelaporan keuangan, pembinaan dan pengembangan akuntansi pemerintah,

akuntansi barang milik/kekayaan negara serta verifikasi dan akuntansi pelaksanaan Bagian

PRESIDEN

Anggaran dan Pembiayaan dan Perhitungan.

(12) Badan Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengkoordinasian, dan pelayanan pengolahan data serta pengembangan teknologi dan sistem

informasi keuangan, dan sistem informasi keuangan daerah.

(13) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan

pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan, serta penataran keuangan negara.

(14) Staf …

(14) Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah hubungan ekonomi keuangan internasional.

(15) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

penerimaan negara.

(16) Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

pengeluaran negara.

(17) Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah pengembangan pasar modal.

(18) Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara.

Bagian Keenam

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

• Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;

• Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;

• Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;

• Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;

PRESIDEN

• Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;

• Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi;

• Staf Ahli Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup;

• Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat …

(2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.

(3) Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi.

(4) Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang geologi dan sumber daya mineral.

(5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(6) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(7) Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(8) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah sumber daya manusia dan teknologi.

(9) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah ekonomi dan keuangan.

(10) Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah informasi dan komunikasi.

(11) Staf Ahli Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah kewilayahan dan lingkungan hidup.

(12) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah kemasyarakatan dan kelembagaan.

Bagian Ketujuh

Departemen Perindustrian dan Perdagangan

PRESIDEN

Departemen Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;

• Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka;

• Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah;

• Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

• Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

• Direktorat …

• Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Pengembangan Ekspor Nasional;

• Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

• Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan;

• Staf Ahli Bidang Kerjasama Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Internasional;

• Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Industri dan Perdagangan;

• Staf Ahli Bidang Iklim Usaha, Jasa, dan Keterkaitan Usaha Industri dan Perdagangan;

• Staf Ahli Bidang Teknologi, Penguatan, dan Pendalaman Struktur Industri;

• Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Perdagangan.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan.

(3) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika,

dan aneka.

(4) Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri dan dagang kecil menengah.

(5) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri.

PRESIDEN

(6) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri.

(7) Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerjasama industri

dan perdagangan internasional.

(8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(9) Badan Pengembangan Ekspor Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian,

pembinaan, dan pengembangan ekspor nasional.

(10) Badan …

(10) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

(11) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan

penelitian dan pengembangan di bidang industri dan perdagangan.

(12) Staf Ahli Bidang Kerjasama Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah kerjasama ekonomi, industri, dan perdagangan

internasional.

(13) Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Industri dan Perdagangan mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah peningkatan daya saing industri dan perdagangan.

(14) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha, Jasa, dan Keterkaitan Usaha Industri dan Perdagangan mempunyai

tugas memberikan telaahan mengenai masalah iklim usaha, jasa, dan keterkaitan usaha industri

dan perdagangan.

(15) Staf Ahli Bidang Teknologi, Penguatan, dan Pendalaman Struktur Industri mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah teknologi, penguatan, dan pendalaman struktur industri.

(16) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah sumber daya industri dan perdagangan.

Bagian Kedelapan

Departemen Pertanian

Departemen Pertanian terdiri dari :

PRESIDEN

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian;

• Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan;

• Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura;

• Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan;

• Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan;

• Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan;

• Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

• Badan Karantina Pertanian;

• Staf …

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Pembangunan Wilayah Pertanian;

• Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan Pertanian;

• Staf Ahli Bidang Teknologi Pertanian;

• Staf Ahli Bidang Kerjasama Pertanian Internasional.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan sarana pertanian.

(3) Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi tanaman pangan.

(4) Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi hortikultura.

(5) Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi perkebunan.

(6) Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi peternakan.

(8) Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan

PRESIDEN

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

(9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(10) Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,

pengembangan dan koordinasi pemantapan ketahanan pangan.

(11) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang pertanian.

(12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pertanian.

(13) Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan di bidang pertanian.

(14) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hubungan antar lembaga.

(15) Staf …

(15) Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Pembangunan Wilayah Pertanian mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah lingkungan dan pembangunan wilayah pertanian.

(16) Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah ketenagakerjaan pertanian.

(17) Staf Ahli Bidang Teknologi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

teknologi pertanian.

(18) Staf Ahli Bidang Kerjasama Pertanian Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah kerjasama pertanian internasional.

Bagian Kesembilan

Departemen Kehutanan

Departemen Kehutanan terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

• Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;

• Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Planologi Kehutanan;

PRESIDEN

• Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;

• Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Administrasi Kehutanan, dan Hukum;

• Staf Ahli Bidang Pembangunan Kehutanan;

• Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan;

• Staf Ahli Bidang Kemitraan Kehutanan;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi

alam.

(3) Direktorat …

(3) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan

sosial.

(4) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan.

(5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(6) Badan Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan makro di

bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.

(7) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang kehutanan.

(8) Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Administrasi Kehutanan, dan Hukum mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah kelembagaan, administrasi kehutanan, dan hukum.

(9) Staf Ahli Bidang Pembangunan Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah pembangunan kehutanan.

(10) Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah sosial ekonomi kehutanan.

(11) Staf Ahli Bidang Kemitraan Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

kemitraan kehutanan.

(12) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas

PRESIDEN

memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan sumber daya manusia kehutanan.

Bagian Kesepuluh

Departemen Kelautan dan Perikanan

Departemen Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

• Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

• Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

• Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;

• Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

• Inspektorat …

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Riset Kelautan dan Perikanan;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

• Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;

• Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Hukum;

• Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan tangkap.

(3) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan budidaya.

(4) Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian

sumber daya kelautan dan perikanan.

PRESIDEN

(5) Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan

kapasitas kelembagaan dan pemasaran.

(6) Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pesisir dan pulau-pulau kecil.

(7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(8) Badan Riset Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan riset di bidang kelautan dan

perikanan.

(9) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah ekonomi, sosial, dan budaya.

(10) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

kebijakan publik.

(11) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga.

(12) Staf …

(12) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.

(13) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah ekologi dan sumber daya laut.

Bagian Kesebelas

Departemen Perhubungan

Departemen Perhubungan terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

• Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

• Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

• Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Search And Rescue Nasional;

• Badan Metereologi dan Geofisika;

PRESIDEN

• Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

• Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;

• Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Energi;

• Staf Ahli Bidang Teknologi dan Kesisteman Perhubungan;

• Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Keselamatan Perhubungan;

• Staf Ahli Bidang Kemitraan Perhubungan;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi Perhubungan.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan darat.

(3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.

(4) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan udara.

(5) Direktorat …

(5) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pos dan telekomunikasi.

(6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(7) Badan Search and Rescue Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengkoordinasian, dan pengendalian potensi Search And Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR

terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya

dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta pemberian bantuan SAR dalam bencana dan

musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.

(8) Badan Metereologi dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan kegiatan di

bidang meteorologi dan geofisika.

(9) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian

dan pengembangan di bidang perhubungan.

(10) Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan

pelatihan di bidang perhubungan.

(11) Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Energi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah lingkungan dan energi.

PRESIDEN

(12) Staf Ahli Bidang Teknologi dan Kesisteman Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah teknologi dan kesisteman transportasi, pos, dan telekomunikasi.

(13) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah sumber daya manusia dan keselamatan transportasi,

pos, dan telekomunikasi.

(14) Staf Ahli Bidang Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah kemitraan transportasi, pos, dan telekomunikasi.

(15) Staf Ahli Bidang Ekonomi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah ekonomi transportasi, pos, dan telekomunikasi.

Bagian Keduabelas

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Penataan Ruang;

• Direktorat …

• Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah;

• Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan;

• Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman;

• Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi;

• Badan Penelitian dan Pengembangan;

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;

• Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Keterpaduan Pembangunan Daerah;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional.

PRESIDEN

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang.

(3) Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana wilayah.

(4) Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tata perkotaan dan tata perdesaan.

(5) Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perumahan dan permukiman.

(6) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air.

(7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(8) Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penilaian

pengadaan, mutu, dan manfaat, serta pembinaan di bidang konstruksi dan investasi, serta

standardisasi.

(9) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang permukiman dan prasarana wilayah.

(10) Badan …

(10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan

sumber daya manusia.

(11) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hubungan antar lembaga.

(12) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah sosial budaya dan peran masyarakat.

(13) Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Keterpaduan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah otonomi daerah dan keterpaduan pembangunan daerah.

(14) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah ekonomi dan hubungan luar negeri.

(15) Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah pengembangan keahlian dan tenaga fungsional.

PRESIDEN

Bagian Ketigabelas

Departemen Kesehatan

Departemen Kesehatan terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;

• Direktorat Jenderal Pelayanan Medik;

• Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;

• Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

• Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

• Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi;

• Staf Ahli Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi;

• Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan;

• Staf Ahli Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rentan;

• Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.

Pasal 27 …

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kesehatan masyarakat.

(3) Direktorat Jenderal Pelayanan Medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang pelayanan medik.

(4) Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan.

(5) Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan kefarmasian dan alat

PRESIDEN

kesehatan.

(6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(7) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang kesehatan.

(8) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

(9) Staf Ahli Teknologi Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah teknologi kesehatan dan farmasi.

(10) Staf Ahli Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah penyehatan lingkungan dan epidemiologi.

(11) Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah pembiayaan dan ekonomi kesehatan.

(12) Staf Ahli Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rentan mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah pelayanan kesehatan masyarakat rentan.

(13) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi.

Bagian …

Bagian Keempatbelas

Departemen Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

• Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;

• Direktorat Jenderal Olah Raga;

• Inspektorat Jenderal;

PRESIDEN

• Badan Penelitian dan Pengembangan;

• Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Desentralisasi Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Hukum dan Sosial.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan dasar dan menengah.

(3) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

(4) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda.

(5) Direktorat Jenderal Olah Raga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang olah raga.

(6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(7) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang pendidikan.

(8) Staf …

(8) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah sumber daya pendidikan.

(9) Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan.

(10) Staf Ahli Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah pengembangan kurikulum dan media pendidikan.

(11) Staf Ahli Bidang Desentralisasi Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah desentralisasi pendidikan.

(12) Staf Ahli Bidang Hukum dan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

hukum dan sosial.

PRESIDEN

Bagian Kelimabelas

Departemen Agama

Departemen Agama terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;

• Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;

• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan Pelatihan Keagamaan;

• Staf Ahli Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Lembaga Keagamaan;

• Staf Ahli Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional;

• Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;

• Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Umat Beragama.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat …

(2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan

masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji.

(3) Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kelembagaan agama Islam.

(4) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

(5) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik.

(6) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha mempunyai tugas merumuskan dan

PRESIDEN

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu dan

Budha.

(7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(8) Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan Pelatihan Keagamaan mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang agama serta pendidikan dan pelatihan di

bidang keagamaan.

(9) Staf Ahli Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah kerukunan antar umat beragama.

(10) Staf Ahli Bidang Hubungan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai hubungan lembaga keagamaan.

(11) Staf Ahli Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah pembinaan hubungan organisasi keagamaan

internasional.

(12) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

kemasyarakatan.

(13) Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Umat Beragama mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah pemberdayaan umat beragama.

Bagian Keenambelas

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat …

• Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;

• Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;

• Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;

• Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi;

• Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

• Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

• Badan Pendidikan dan Pelatihan;

PRESIDEN

• Staf Ahli Bidang Kesempatan Kerja;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Internasional;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;

• Staf Ahli Bidang Penyerasian Lingkungan Transmigrasi;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

(3) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan

penempatan tenaga kerja luar negeri.

(4) Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

(5) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan

sumber daya kawasan transmigrasi.

(6) Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mobilitas penduduk.

(7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(8) Badan …

(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

(9) Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan informasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

(10) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di

bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

(11) Staf Ahli Bidang Kesempatan Kerja mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

kesempatan kerja.

PRESIDEN

(12) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Internasional mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga dan internasional.

(13) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah ekonomi dan sumber daya manusia.

(14) Staf Ahli Bidang Penyerasian Lingkungan Transmigrasi mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah penyerasian lingkungan transmigrasi.

(15) Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah pengembangan masyarakat transmigrasi.

Bagian Ketujuhbelas

Departemen Sosial

Departemen Sosial terdiri dari :

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;

• Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

• Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Perlindungan Sosial;

• Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial;

• Staf Ahli Bidang Dampak Sosial;

• Staf Staf Ahli Bidang Integrasi Sosial.

Pasal 35 …

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan sosial.

(3) Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan

PRESIDEN

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

(4) Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bantuan dan jaminan sosial.

(5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

(6) Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang sosial.

(7) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hubungan antar lembaga.

(8) Staf Ahli Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

perlindungan sosial.

(9) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah peningkatan kapasitas kelembagaan sosial.

(10) Ahli Bidang Dampak Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah dampak

sosial.

(11) Staf Ahli Bidang Integrasi Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

integrasi sosial.

Perubahan atas unit organisasi dan tugas Eselon I sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini,

diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada

Presiden, berdasarkan usul dari Menteri yang bersangkutan.

BAB IV …

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang

PRESIDEN

Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2001

INDONESIA,

ttd.