PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004

tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah dibentuk

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang bertugas

menyiapkan, menyusun dan merumuskan konsep Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juncto

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

• bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47

Tahun 2002 telah dilakukan perubahan unit organisasi dan tugas

Eselon I di Departemen Dalam Negeri;

• bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan tersebut, dipandang perlu mengubah

susunan keanggotaan komite dimaksud;

• bahwa...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf b dan huruf

c, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 84

Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4027);

1. Keputusan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

1. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite

Standar Akuntansi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR

AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004

tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3

berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a, bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat

dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan

Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(2) Susunan keanggotaan Komite Konsultatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

Ketua ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ketua : Direktur Jenderal Perbendaharaan,

merangkap Anggota Departemen Keuangan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina

merangkap anggota Administrasi Keuangan Daerah,

Departemen Dalam Negeri;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Otonomi

Daerah, Departemen Dalam

Negeri;

1. Staf Ahli Menteri Keuangan

Bidang Pengeluaran Negara;

1. Ketua Dewan Pimpinan

Nasional Ikatan Akuntan

Indonesia;

1. Ketua Asosiasi Pemerintah

Provinsi seluruh Indonesia;

1. Ketua Asosiasi Pemerintah

Kabupaten seluruh Indonesia;

1. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota

seluruh Indonesia.

1. Ketua Dewan Penasihat

Magister Akuntansi, Universitas

Indonesia.

(3) Tata kerja Komite Konsultatif ditetapkan oleh Ketua Komite

Konsultatif setelah disetujui dalam sidang pleno Komite

Konsultatif.”

1. Ketentuan...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4

berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

(1) Komite Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,

bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun

konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

(2) Susunan keanggotaan Komite Kerja adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA.;

merangkap Anggota

Wakil Ketua : Dr. Ilya Avianti, SE., M.Si.,Ak.;

merangkap anggota

Sekretaris : Sonny Loho, Ak.,MPM.;

merangkap anggota

Anggota : 1. Drs. Sugijanto, Ak.,MM.;

1. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak.,

M.Soc.Sc.;

1. Dr. Hekinus Manao, M.Acc.,

CGFM.;

1. Drs. Jan Hoesada, Ak.,MM.;

2. Drs. AB. Triharta, Ak.,MM.;

3. Gatot Supiartono, Ak.,M.Acc.”

Pasal II ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd.

Lambock V. Nahattands