Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pasal 1

Dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

pusat dan/atau pemerintah daerah, dibentuk Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya dalam Keputusan

Presiden ini disebut KSAP.

Pasal 2

KSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

  • Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan, yang untuk

selanjutnya disebut Komite Konsultatif; dan

  • Komite …

PRESIDEN

  • Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan, yang untuk

selanjutnya disebut Komite Kerja.

Pasal 3

(1) Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

a, bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam

rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang SAP .

(2) Susunan keanggotaan Komite Konsultatif sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :

Ketua : Direktur Jenderal Perbendaharaan,

merangkap Anggota Departemen Keuangan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

merangkap anggota Departemen Dalam Negeri;

Anggota : 1. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang

Pengeluaran Negara;

  1. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan

Akuntan Indonesia;

  1. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh

Indonesia;

  1. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten

seluruh Indonesia;

  1. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh

Indonesia.

(3) Tata kerja Komite Konsultatif ditetapkan oleh Ketua Komite

Konsultatif setelah disetujui dalam sidang pleno Komite

Konsultatif.

Pasal 4

(1) Komite Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,

bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan .

(2) Susunan keanggotaan Komite Kerja adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA.;

merangkap Anggota

Wakil Ketua : Dr. Ilya Avianti, SE., M.Si., Ak.;

merangkap Anggota

Sekretaris : Sonny Loho, Ak., MPM.;

Merangkap …

PRESIDEN

merangkap Anggota

Anggota : 1. Drs. Sugijanto, Ak., MM.;

  1. Dr. Soepomo Prodjoharjono,

Ak., M.Soc.Sc.;

  1. Dr. Hekinus Manao, M.Acc.,

CGFM.;

  1. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM.;

  2. Drs. A B. Triharta, Ak., MM.;

  3. Iman Bastari, Ak., M. Acc.

Pasal 5

(1) Persiapan, perumusan dan penyusunan konsep Rancangan

Peraturan Pemerintah yang dilakukan oleh Komite Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan

dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut :

  • Pengidentifikasian topik untuk dikembangkan menjadi

draft SAP;

  • Konsultasi topik draft SAP kepada Komite Konsultatif;

  • Riset Terbatas;

  • Penulisan draft SAP;

  • Pembahasan draft SAP;

  • Penulisan Draft Publikasi SAP;

  • Konsultasi Draft Publikasian SAP kepada Komite

Konsultatif;

  • Peluncuran Draft Publikasi SAP;

  • Dengar pendapat publik;

  • Pembahasan tanggapan atas Draft Publikasi SAP;

  • Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan;

  • Pembahasan hasil pertimbangan Badan Pemeriksa

Keuangan;

  • Konsultasi dalam rangka finalisasi SAP kepada Komite

Konsultatif;

  • Finalisasi SAP;

  • Pengusulan SAP untuk ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

(2) Dalam …

PRESIDEN

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Komite Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja.

(3) Tata kerja Komite Kerja ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja

setelah disetujui dalam sidang pleno Komite Kerja.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat mengundang dan

bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga

pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan

kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.

(2) KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri

Keuangan.

Pasal 8

Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan yang telah dirumuskan dan disiapkan oleh

KSAP, disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden setelah

mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugasnya, KSAP dibantu oleh suatu

sekretariat, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan

oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Komite Konsultatif.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KSAP

dibebankan kepada APBN.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan

Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 12 …

PRESIDEN

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2004

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, bentuk dan isi laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

  • bahwa sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun

2003 tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud

disusun oleh suatu komite standar yang independen;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Komite

Standar Akuntansi Pemerintahan guna menyiapkan, menyusun

dan merumuskan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan Keputusan

Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah

diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848);

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5.Undang …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4027);

  1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PERPRES_72_2004
KEPPRES 3/2009 — PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN...
Referensi Silang (8)
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 25/1999 — PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
PP 105/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000...
KEPPRES 42/2002 — PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
KEPPRES 72/2004 — PERUBAHAN ATAS
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang... [Pasal 32]