Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG

Pasal 3

(1) Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a, bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(2) Susunan keanggotaan Komite Konsultatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : Ketua : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Merangkap Anggota Departemen Keuangan

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Administrasi Merangkap Anggota Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

  1. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
  2. Prof. Dr. Mardiasmo, SE.,AK.,MBA;
  3. Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa. Perundang-undangan (3) Tata kerja Komite Konsultatif ditetapkan oleh Ketua Komite Konsultatif setelah disetujui dalam sidang pleno Komite Peraturan Konsultatif.” ditjen
  4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga seluruh Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Komite Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,

bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(2) Susunan Keanggotaan Komite Kerja adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA Merangkap Anggota Wakil Ketua : Drs. AB. Triharta, AK., MM Merangkap Anggota Sekretaris : Sonny Loho, Ak., MPM Merangkap Anggota Anggota : 1. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM;

  1. Drs. Sugijanto, Ak., MM.;
  2. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM.;
  3. Yuniar Yanuar, Ak., MM.;
  4. Dr. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA;
  5. Dr. Dwi Martani, Ak., MM.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2009

INDONESIA,

ttd.

Perundang-undangan Peraturan ditjen

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Perundang-undangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Peraturan Negara (Lembaranditjen Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
  7. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan KEPPRES 84/2004 — KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DIUBAH OLEH
UU_72_2004
PP 2/2005 — KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Referensi Silang (8)
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 33/2004 — Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat...
KEPPRES 84/2004 — KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KEPPRES 2/2005 — PERUBAHAN ATAS
KEPPRES 42/2002 — PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
KEPPRES 72/2004 — PERUBAHAN ATAS