PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan,

dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang

Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

1. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 58 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN

2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH

BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2001.

Pasal I …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan

Tugas Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

58 Tahun 2001, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

Departemen Pendidikan Nasional terdiri dari :

• Menteri;

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

• Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;

• Direktorat Jenderal Olah Raga;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Penelitian dan Pengembangan;

• Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Desentralisasi Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Hukum dan Sosial.”

1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

tugas dan administrasi Departemen.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan dasar dan menengah.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Direktorat …

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan luar sekolah dan

pemuda.

1. Direktorat Jenderal Olah Raga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang olah raga.

1. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

Departemen.

1. Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang pendidikan.

1. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah sumber daya pendidikan.

1. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan.

1. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan kurikulum dan media pendidikan.

1. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah desentralisasi pendidikan.

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hukum dan sosial."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID