PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN,

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi

pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden

Nomor 165 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan

Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis

Pemerintahan Sehari-hari;

1. Keputusan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 172 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165

TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,

KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA

KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun

2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000, diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• penetapan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan

sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan

di bidangnya;

• penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di

bidangnya;

• penanggulangan bencana yang berskala nasional di

bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di

bidangnya;

• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;

• penetapan kebijakan perubahan batas, nama, dan

pemindahan ibu kota Daerah;

• penetapan pedoman ketenteraman dan ketertiban umum,

penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta kesatuan

bangsa;

• penetapan pedoman administrasi kependudukan di bidang

pendaftaran dan pencatatan penduduk;

• penetapan pedoman perencanaan Daerah;

• penetapan pedoman satuan polisi pamong praja;

• pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan

Otonomi Daerah;

• pelancaran penyelenggaraan pendidikan dan

pengembangan sistem politik;

• penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria

tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran

Daerah;

• penetapan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan pedoman tata cara kerja sama Daerah dengan

lembaga/badan luar negeri, dan kerjasama antar

Daerah/Desa dan antara Daerah/Desa dengan pihak ketiga;

• penetapan pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

• penetapan pedoman dan pemberian dukungan serta

kemudahan dalam pembentukan asosiasi Pemerintah

Daerah dan asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

serta pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik

Daerah/Desa;

• pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

• penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan

pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan

sejenisnya;

• penetapan pedoman mengenai pengaturan Desa;

• pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa,

serta tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan,

pertanggung-jawaban dan pemberhentian, serta kedudukan

keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

• pengaturan pedoman dan pelancaran pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya;

• kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku."

1. Ketentuan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25, Departemen Pertanian mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

• penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan

minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di

bidangnya;

• penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang

kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di

bidangnya;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan

sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan

di bidangnya;

• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi

daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan,

pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

• penetapan pedoman pengelolan dan perlindungan sumber

daya alam di bidangnya;

• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan

internasional yang disahkan atas nama negara di

bidangnya;

• penetapan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di

bidangnya;

• penanggulangan wabah dan bencana yang berskala

nasional di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di

bidangnya;

• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;

• pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di

bidangnya;

• pelancaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di

bidangnya;

• pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan dan

hortikultura, serta hewan budidaya;

• pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan

penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/

perbenihan pertanian;

• pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran,

penggunaan, dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia

pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen

beku, dan embrio ternak;

• pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis

pelayanan kesehatan hewan;

• penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis

minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan

satuan pelayanan peternakan terpadu;

• penetapan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan, dan

distribusi bahan pangan;

• penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama

pertanian;

• penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas

komoditas pertanian;

• penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan

pangan nabati dan hewani;

• penetapan kriteria dan standar pengurusan areal

perkebunan;

• penetapan kriteria dan standar perijinan usaha perkebunan;

aa. penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan,

pengendalian mutu, pemasaran, dan peredaran hasil

perkebunan termasuk perbenihan, pupuk, dan pestisida

tanaman perkebunan;

ab. penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi

rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan,

rehabilitasi, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian

areal perkebunan;

ac. penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan,

pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari di bidang

perkebunan;

ad. penetapan kriteria dan standar dalam penyelenggaraan

peng-amanan dan penanggulangan bencana pada areal

perkebunan;

ae. penyusunan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

ae. penyusunan rencana makro perkebunan nasional, serta pola

umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan

penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan, dan

industri primer perkebunan;

af. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yaitu penetapan standar jenis dan kualitas

komoditi ekspor dan impor di bidangnya."

1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28, Departemen Kehutanan mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

• penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang

kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di

bidangnya;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan

sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan

di bidangnya;

• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi

daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan,

pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

• penetapan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan pedoman pengelolan dan perlindungan sumber

daya alam di bidangnya;

• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan

internasional yang disahkan atas nama negara di

bidangnya;

• penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di

bidangnya;

• penanggulangan bencana yang berskala nasional di

bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di

bidangnya;

• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;

• pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di

bidangnya;

• penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan

suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;

• penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan,

dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam,

kawasan pelestarian alam, dan taman buru;

• penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah

pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan

pelestarian alam, dan taman buru;

• penetapan kriteria dan standar tarif iuran ijin usaha

pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana

reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;

• penetapan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan kriteria dan standar perijinan usaha pemanfaatan

kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil,

pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata

alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan,

penangkaran flora dan fauna, dan lembaga konservasi;

• penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan,

pengendalian mutu, pemasaran, dan peredaran hasil hutan

termasuk perbenihan, pupuk, pestisida, dan tanaman

kehutanan;

• penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi

tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan,

pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan,

pengawasan, dan pengen-dalian kawasan hutan;

• penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan,

pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari di bidang

kehutanan;

• penetapan kriteria dan standar dan penyelenggaraan

pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan

hutan;

• penetapan norma, prosedur, kriteria, dan standar

peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan

habitat satwa migrasi jarak jauh;

• penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya;

• penyusunan rencana makro kehutanan nasional, serta pola

umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan

penyusunan perwilayahan, desain, dan pengendalian lahan;

• penyelenggaraan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penyelenggaraan ijin usaha pengusahaan taman buru,

usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang

dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan

pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian

alam dan taman buru, termasuk daerah aliran sungai di

dalamnya;

aa. penyelenggaraan ijin usaha pemanfataan hasil hutan

produksi dan pengusahaan pariwisata alam lintas Propinsi;

ab. penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan dan peredaran

flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam

apendiks Convention on International Treat in Endangered

Species (CITES);

ac. pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan dan hewan liar;

ad. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yaitu penetapan standar jenis dan kualitas

komoditi ekspor dan impor di bidangnya."

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31, Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai

kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

• penetapan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang

kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di

bidangnya;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan

sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan

di bidangnya;

• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi

daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan,

pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

• penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber

daya alam di bidangnya;

• pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber

daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil di

bidangnya;

• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan

internasional yang disahkan atas nama negara di

bidangnya;

• penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di

bidangnya;

• penanggulangan bencana yang berskala nasional di

bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di

bidangnya;

• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;

• pelancaran …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pelancaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di

bidangnya;

• pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil;

• penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi,

konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam perairan di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil,

termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta Zona

ekonomi Eksklusif dan landas kontinen;

• penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim

yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan

batas-batas ketentuan hukum laut internasional;

• penetapan standar pengelolaan pesisir, pantai, dan

pulau-pulau kecil;

• pelaksanaan perkarantinaan ikan budidaya;

• penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas

komoditas perikanan;

• kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yaitu :

1. penetapan kebijakan dan pengelolaan serta

pemanfaatan sumber daya alam kelautan termasuk

benda berharga dari kapal tenggelam dan kawasan

konservasi laut;

1. penetapan kebijakan teknis serta pengaturan

pemasukan dan pengeluaran benih dan induk serta

penetapan pedoman dan standar perbenihan dan

standar pembudidayaan ikan;

1. penetapan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. penetapan standar jenis dan kualitas komoditi ekspor

dan impor di bidangnya;

1. penetapan norma dan standar teknis pemberantasan

hama dan penyakit ikan;

1. penetapan persyaratan dan akreditasi lembaga

pengujian serta sertifikasi tenaga profesional/ahli di

bidangnya;

1. pemberian ijin di bidangnya, di wilayah laut di luar

12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan

dasar lautnya, serta Zona Ekonomi Eksklusif dan

landas kontinen."

1. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 68

(1) Apabila tugas dan fungsi unsur penunjang tugas

Departemen tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi

setingkat Pusat, Menteri dapat membentuk Badan di

lingkungan Departemen sesuai dengan kebutuhan,

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Badan terdiri dari Sekretariat Badan dan sejumlah Pusat,

sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sekretariat …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Sekretariat Badan terdiri dari sebanyak-banyaknya 4

(empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri

dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

(5) Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bidang,

dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari 2 (dua)

Subbidang.

(6) Pusat yang tempat kedudukannya tidak satu lokasi

dengan tempat kedudukan Sekretariat Badan terdiri dari

Subbagian atau Bagian Tata Usaha yang terdiri dari

sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan

sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bidang, dan masing-masing

Bidang dapat terdiri dari 2 (dua) Subbidang."

1. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 69

(1) Menteri dapat membentuk Pusat di lingkungan

Departemen sebagai penunjang tugas Departemen.

(2) Pusat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Pusat terdiri dari Bagian Tata Usaha yang terdiri dari

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian dan

sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bidang, dan masing-masing

Bidang dapat terdiri dari 2 (dua) Subbidang."

Pasal II …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd Edy Sudibyo