Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

Pasal 1

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah

organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 adalah satu-satunya

organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga

prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas :

  • membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang pembinaan dan

pengembangan olahraga prestasi, baik amatir maupun profesional;

  • mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh

organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan;

  • melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk-induk cabang olahraga dalam

multievent nasional, regional, dan internasional;

  • melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijaksanaan dan

pelaksanaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia

melakukan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga terkait.

Pasal 4

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat

diperoleh dari bantuan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah, dana masyarakat yang diperoleh secara

sah, dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

PRESIDEN

Pasal 5 …

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah bersama-sama

dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang Komite

Olahraga Nasional Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2001

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa usaha pembinaan olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas manusia

Indonesia seutuhnya dan mengkokohkan persatuan dan kesatuan bangsa pada

hakekatnya merupakan suatu wahana dalam mewujudkan program pembangunan

nasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat;

  • bahwa dalam usaha membudayakan masyarakat berolahraga dan sekaligus

pembinaan prestasi olahraga yang menyangkut harkat, martabat, dan kehormatan

bangsa Indonesia di dunia internasional memerlukan usaha dan kegiatan yang luas

dan terpadu, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas agar tidak terjadi tumpang

tindih;

  • bahwa belum adanya Undang-undang Keolahragaan yang mengatur tentang

pembinaan keolahragaan dan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka

dipandang perlu adanya pengendalian kebijaksanaan dan standardisasi pembinaan

olahraga;

  • bahwa karena pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden

Nomor 43 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi, maka dipandang perlu untuk mengatur

kembali kedudukan dan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia;

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU_37_2001
Referensi Silang (5)
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 25/1999 — PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
KEPPRES 43/1984 — Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang...
KEPPRES 165/2000 — KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
KEPPRES 37/2001 — PERUBAHAN ATAS