KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di wilayah dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal dan Instansi Vertikal Badan di lingkungan Departemen Keuangan.

Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Keuangan terdiri dari:

• Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran;

• Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

• Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

• Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;

• Instansi Vertikal Badan Akuntansi Keuangan Negara;

• Instansi Vertikal Badan Informasi dan Teknologi Keuangan.

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari:

• Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;

• Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;

• Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran.

Bagian Pertama

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Anggaran.

PRESIDEN

Pasal 5 …

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi,

dan perencanaan anggaran rutin dan pembangunan, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

pembinaan penyaluran dana perimbangan, pembinaan pengelolaan kekayaan negara, pembinaan

perbendaharaan dan kas negara serta evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan dan pembahasan rencana anggaran rutin dan pembangunan, anggaran

dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

• penelaahan dan penilaian keserasian antara rencana anggaran dan kegiatan dengan

pelaksanaannya di daerah;

• pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;

• pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan serta anggaran

dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

• pelaksanaan revisi rencana anggaran rutin dan pembangunan serta anggaran dekonsentrasi dan

tugas pembantuan;

• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;

• pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak;

• pembinaan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;

• pengawasan kewenangan perbendaharaan (ordononansering) dan bendaharawan umum

(komptabel) yang dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan pelaksanaan

verifikasi oleh Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran;

• pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Di Propinsi dapat dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

PRESIDEN

Pasal 8 …

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari 1 (satu) Bagian dan sebanyak-banyaknya

3 (tiga) Bidang.

(2) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian, dan setiap Bidang terdiri dari

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran

ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung

jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran.

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan

dan bendaharawan umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan

penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara menyelenggarakan fungsi:

• pengujian ..

• pengujian terhadap permintaan pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan

perbendaharaan;

• penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Menteri Keuangan;

• penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;

• penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;

• penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara;

• pengiriman dan penerimaan kiriman uang;

• penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

• penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;

• penatausahaan penerimaan negara bukan pajak;

• pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan-temuan hasil pemeriksaan;

• pelaksanaan administrasi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Di satu atau beberapa Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai

dengan beban kerja.

(1) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya

5 (lima) Seksi.

(2) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dapat membawahkan Unit Pembantu Kas.

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan

oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di

bidang pendayagunaan aparatur negara.

PRESIDEN

Bagian …

Bagian Ketiga

Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran

Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksana-kan verifikasi kewenangan

perbendaharaan dan bendaharawan umum serta penatausahaannya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kantor Verifikasi Pelaksanaan

Anggaran menyelenggarakan fungsi:

• verifikasi Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

beserta lampirannya;

• verifikasi terhadap pertanggungjawaban bendaharawan umum pada Kantor Perbendaharaan dan

Kas Negara;

• verifikasi terhadap pertanggungjawaban pembayaran pensiun oleh PT. TASPEN dan PT. ASABRI;

• pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran negara (P6/P7) per Kantor Perbendaharaan dan

Kas Negara;

• pembuatan laporan realisasi pertanggungjawaban pembayaran pensiun yang dilakukan oleh PT.

TASPEN dan PT. ASABRI;

• pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;

• pelaksanaan administrasi Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran.

PRESIDEN

Di satu Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran

sesuai dengan beban kerja.

Pasal 20 …

Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)

Seksi.

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran ditetapkan

oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di

bidang pendayagunaan aparatur negara.

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

• Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

• Kantor Pelayanan Pajak;

• Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

• Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;

• Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Bagian Pertama

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di

PRESIDEN

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksana-kan bimbingan teknis, evaluasi,

dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 25 …

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak menyelenggarakan fungsi:

• pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal yang ada dalam wilayah

wewenangnya;

• pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;

• pemantauan, pengolahan dan penyajian informasi perpajakan, registrasi, dan evaluasi data Wajib

Pajak serta pembinaan potensi perpajakan wilayah;

• bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;

• penyelesaian keberatan dan pengurangan;

• pembetulan surat ketetapan pajak;

• pelaksanaan urusan banding Wajib Pajak;

• pemantauan dan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, penyidikan, dan

penagihan pajak;

• pemeriksaan dan penyidikan pajak;

• pelaksanaan pengawasan teknis atas pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan, dan penyidikan di

bidang perpajakan;

• pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Di satu atau beberapa Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak sesuai dengan beban kerja.

PRESIDEN

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 (satu) Bagian dan sebanyak-banyaknya 5

(lima) Bidang.

(2) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian, dan setiap Bidang terdiri dari

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 28 …

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan

oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di

bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan

pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pelayanan Pajak

PRESIDEN

menyelenggarakan fungsi:

• pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi

perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak;

• penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta

berkas Wajib Pajak;

• pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambah-an Nilai, Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;

• penatausahaan …

• penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan

banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;

• pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;

• penerbitan surat ketetapan pajak;

• pembetulan surat ketetapan pajak;

• pengurangan sanksi pajak;

• penyuluhan dan konsultasi perpajakan;

• pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

Di satu Kabupaten/Kota atau beberapa Kabupaten/Kota dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)

Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan beban kerja.

(1) Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan)

Seksi.

(2) Kantor Pelayanan Pajak dapat membawahkan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi

Perpajakan.

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak ditetapkan oleh Menteri

Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

PRESIDEN

pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Ketiga

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak.

Pasal 36 …

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Pajak

Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam daerah wewenangnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan menyelenggarakan fungsi:

• pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;

• pengolahan dan penyajian data Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan;

• penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

• penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian restitusi Pajak Bumi

dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

• penyelesaian keberatan, pengurangan, dan penatausahaan banding;

• pembetulan surat ketetapan pajak;

• pengurangan sanksi pajak;

• pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan;

PRESIDEN

• pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Di satu Kabupaten/Kota atau beberapa Kabupaten/Kota dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan beban kerja.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 6

(enam) Seksi.

Pasal 40 …

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung

jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Keempat

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan lengkap,

pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan di bidang perpajakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan

PRESIDEN

Pajak menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan pemeriksaan lengkap Wajib Pajak;

• pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap tindak

pidana perpajakan;

• pelaksanaan pembuatan alat keterangan atau data;

• pelaksanaan administrasi Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Di satu atau beberapa Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Pemeriksaan dan

Penyidikan Pajak sesuai dengan beban kerja.

Pasal 45 …

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak ditetapkan

oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di

bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kelima

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

PRESIDEN

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan

penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan

wilayah, pembuatan monografi pajak, dan membantu Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan

Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;

• pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak

• pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor

Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

• pelaksanaan administrasi Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Pasal 50 …

Di satu Kabupaten/Kota atau beberapa Kabupaten/Kota dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sesuai dengan beban kerja.

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan tidak membawahkan jabatan struktural.

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan daerah wewenang Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi

Perpajakan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

PRESIDEN

• Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

• Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Bagian Pertama

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 55 …

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peratur-an

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

• pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

• pengendalian, evaluasi pelaksanaan dan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, dan

penangguhan di bidang kepabeanan serta pemberian fasilitas di bidang cukai;

• pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran

peraturan perundang-undangan, penindak-an, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan

dan cukai;

• pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan

cukai unit-unit operasional di daerah wewenang;

• pelaksanaan verifikasi dokumen dan audit di bidang kepabeanan dan cukai;

• pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di

PRESIDEN

bidang kepabeanan dan cukai serta hasil temuan verifikasi dan audit;

• pengendalian dan pengelolaan sarana operasional dan senjata api;

• pelaksanaan pengawasan teknis atas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai;

• pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Di satu atau beberapa Propinsi dapat dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai

dengan beban kerja.

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari 1 (satu) Bagian dan

sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.

(2) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian, dan setiap Bidang terdiri dari

sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

Pasal 59 …

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung

jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan

kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

PRESIDEN

berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan

perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta pelayanan kepabeanan atas sarana

pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;

• penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

• pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;

• pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan,

penagihan, dan pengembalian bea masuk dan cukai;

• pemberian pelayanan teknis dan kemudahan di bidang kepabeanan dan cukai;

• penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang, nilai pabean, dan fasilitas impor,

pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan;

• penetapan …

• penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan sanksi administrasi berupa denda;

• pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan barang serta pengawasan

pelaksanaan pengeluaran barang ke dan dari kawasan pabean;

• penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai dan urusan perusakan pita

cukai;

• pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya;

• pengendalian dan pelaksanaan urusan perizinan kepabeanan dan cukai;

• pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan pengeluaran barang di

tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan

pabean dan pelaksanaan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai;

• pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan

dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;

• pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Di satu Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai

dengan beban kerja.

PRESIDEN

(1) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 16

(enam belas) Seksi.

(2) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang beban kerjanya kecil, tidak membawahkan jabatan

struktural.

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan daerah wewenang Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ditetapkan oleh

Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara terdiri dari:

• Kantor …

• Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;

• Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Bagian Pertama

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal

Piutang dan Lelang Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur

Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas melaksanakan

bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengurusan piutang negara

dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Piutang dan Lelang Negara menyelenggarakan fungsi:

• pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

penetapan, penagihan, eksekusi pengurusan piutang negara;

• pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa

badan atau penyelesaian piutang negara;

• pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau

barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;

• pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan lelang

serta pengembangan lelang;

• pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang pengurusan piutang negara dan lelang;

• pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta

pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;

• pembinaan terhadap Balai Lelang dan superintendensi kepada Pejabat Lelang Pemerintah;

• pelaksanaan …

• pelaksanaan pengawasan teknis pengurusan piutang negara dan lelang;

• pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Di satu atau beberapa Propinsi dapat dibentuk Kantor Wilayah Direk-torat Jenderal Piutang dan Lelang

Negara sesuai dengan beban kerja.

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara terdiri dari 1 (satu) Bagian dan

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang.

(2) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian dan setiap Bidang terdiri dari

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

PRESIDEN

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang

Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan

Lelang Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengurusan

piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75 …

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Kantor Pelayanan Piutang dan

Lelang Negara menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan

penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

• pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta

harta kekayaan lain milik penanggung hutang;

• penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang;

• pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, serta penyiapan bahan

pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara;

• pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang;

• penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minuta risalah lelang, serta

pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grose risalah lelang;

• pelaksanaan penggalian potensi piutang negara dan lelang;

PRESIDEN

• pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta pengawasan Balai Lelang dan

pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT.

Perhutani (Persero);

• inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan;

• pelaksanaan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat

permohonan lelang, dan penyajian informasi piutang negara dan lelang;

• pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

• verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;

• pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Di satu Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

Negara sesuai dengan beban kerja.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 5

(lima) Seksi.

Pasal 78 …

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung

jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

PRESIDEN

Instansi vertikal Badan Akuntansi Keuangan Negara terdiri dari:

• Kantor Akuntansi Regional;

• Kantor Akuntansi Khusus.

Bagian Pertama

Kantor Akuntansi Regional

Kantor Akuntansi Regional adalah instansi vertikal Badan Akuntansi Keuangan Negara yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara.

Kantor Akuntansi Regional mempunyai tugas melaksanakan akuntansi atas transaksi keuangan

pemerintah di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Kantor Akuntansi Regional

menyelenggarakan fungsi:

• pengumpulan dan verifikasi dokumen transaksi keuangan pemerintah;

• pengolahan data transaksi keuangan pemerintah;

• pendistribusian …

• pendistribusian hasil pengolahan data akuntansi;

• pelaksanaan sistem akuntansi pusat;

• analisis laporan keuangan pemerintah;

• bimbingan teknis Sistem Akuntansi Pemerintah termasuk Sistem Akuntansi Aset Tetap kepada

unit-unit akuntansi di wilayah kerjanya;

• pelaksanaan administrasi Kantor Akuntansi Regional.

Di satu atau beberapa Propinsi dapat dibentuk Kantor Akuntansi Regional sesuai dengan beban kerja.

PRESIDEN

Kantor Akuntansi Regional terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Akuntansi Regional ditetapkan oleh Menteri

Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Kantor Akuntansi Khusus

Kantor Akuntansi Khusus adalah instansi vertikal Badan Akuntansi Keuangan Negara yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara.

Kantor Akuntansi Khusus mempunyai tugas melaksanakan akuntansi atas transaksi keuangan Pemerintah

di pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88 …

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Kantor Akuntansi Khusus

menyelenggarakan fungsi:

• verifikasi data transaksi keuangan Pemerintah di pusat;

• pengolahan data transaksi keuangan Pemerintah di pusat;

• pendistribusian hasil pengolahan data akuntansi kepada Kantor Akuntansi Regional;

• pelaksanaan administrasi Kantor Akuntansi Khusus.

Kantor Akuntansi Khusus dibentuk di Jakarta.

PRESIDEN

Kantor Akuntansi Khusus terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Akuntansi Khusus ditetapkan oleh Menteri

Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Instansi vertikal Badan Informasi dan Teknologi Keuangan adalah Kantor Pengolahan Data dan Informasi

Keuangan Regional.

Pasal 93 …

Kantor Pengolahan Data dan Informasi Keuangan Regional adalah instansi vertikal Badan Informasi dan

Teknologi Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan

Informasi dan Teknologi Keuangan.

Kantor Pengolahan Data dan Informasi Keuangan Regional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

sistem informasi keuangan, pengkajian pelaksanaan sistem informasi keuangan, dan pengelolaan jaringan

PRESIDEN

komunikasi data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Kantor Pengolahan Data dan

Informasi Keuangan Regional menyelenggarakan fungsi:

• pengelolaan sistem informasi keuangan;

• penerimaan data masukan dari unit pengolah data dalam rangka sistem informasi keuangan;

• penelaahan, pemantauan, dan pengkajian atas pelaksanaan sistem informasi keuangan;

• pengaturan pertukaran data antar unit pengolahan data;

• pengelolaan jaringan komunikasi data;

• pelaksanaan administrasi Kantor Pengolahan Data dan Informasi Keuangan Regional.

Di satu atau beberapa Propinsi dapat dibentuk Kantor Pengolahan Data dan Informasi Keuangan Regional

sesuai dengan beban kerja.

Kantor Pengolahan Data dan Informasi Keuangan Regional terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan

sebanyak-banyaknya 2 (dua) Seksi.

Pasal 98 …

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pengolahan Data dan Informasi Keuangan

Regional ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

TATA KERJA

PRESIDEN

Setiap pimpinan instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan dalam melaksanakan tugas wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkungan

internal maupun eksternal.

Setiap pimpinan instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Guna tercapainya kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen

Keuangan di wilayah yang bersangkutan maka semua instansi vertikal Departemen Keuangan yang

berada di Propinsi dikoordinasikan oleh Kepala Instansi Vertikal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh

Menteri Keuangan.

Pada instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu.

Pasal 103 …

Jumlah unit organisasi di lingkungan instansi vertikal disusun berdasar-kan analisis organisasi dan beban

kerja.

PRESIDEN

Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan instansi vertikal Direktorat Jenderal dan Badan di

lingkungan Departemen Keuangan yang telah ada sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap

berlaku sebelum diubah atau diganti dengan keputusan baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2001

INDONESIA,

ttd.