PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 172 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari;
4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,

KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA

KERJA DEPARTEMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen diubah sebagai berikut:

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 79

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan

Kepala Badan serta Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, dan pejabat

lain yang setingkat di lingkungan Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan.

(3) Pejabat lainnya di lingkungan Departemen diangkat dan

diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas usul Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri yang bersangkutan."

1. Ketentuan Pasal 83 huruf c dan huruf e diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 83

• Departemen Pertahanan :

1. Sekretariat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro, masing-masing Biro dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing- masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
2. Inspektorat Jenderal terdiri dari :

• Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing- masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;
• Inspektorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Inspektorat dan masing-masing Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

1. Direktorat Jenderal terdiri dari :

• Sekretariat Direktorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing- masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
• Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat, masing-masing Direktorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Badan terdiri dari :

• Sekretariat Badan dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;

• Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pusat, masing-masing Pusat dapat terdiri dari sebanyak- banyaknya 3 (tiga) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbidang.

• Departemen Agama :

1. Sekretariat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro, masing-masing Biro dapat terdiri dari sebanyak- banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
2. Inspektorat Jenderal terdiri dari :

• Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing- masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (empat) Subbagian;
• Inspektorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Inspektorat dan masing-masing Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

1. Direktorat Jenderal terdiri dari:

• Sekretariat Direktorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak- banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
• Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat, masing-masing Direktorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subdirektorat, dan masing- masing Subdirektorat dapat terdiri dari sebanyak- banyaknya 4 (empat) Seksi;

1. Badan terdiri dari:

• Sekretariat Badan dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
• Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pusat, masing-masing Pusat dapat terdiri dari sebanyak- banyaknya 3 (tiga) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbidang."

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI