Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 11

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

adanya pengakuan Pemerintah tentang Kewenangan Kabupaten/Kota;

  • bahwa dalam rangka pelancaran pelayanan dalam proses penetapan

pengakuan, dipandang perlu untuk menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah guna melaksanakan pengakuan kewenangan

Kabupaten/Kota;

  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan

Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan pengakuan kewenangan

Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

  1. Undang- …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

  1. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun

2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN

PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA.

PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk

melaksanakan pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

KEDUA : Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah terlebih

dahulu dilakukan verifikasi terhadap Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota

yang disampaikan Daerah.

KETIGA : Terhadap pelaksanaan tugasnya, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah melaporkan kepada Presiden.

KEEMPAT : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang – undangan II

ttd

Edy Sudibyo

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 11

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

adanya pengakuan Pemerintah tentang Kewenangan Kabupaten/Kota;

  • bahwa dalam rangka pelancaran pelayanan dalam proses penetapan

pengakuan, dipandang perlu untuk menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah guna melaksanakan pengakuan kewenangan

Kabupaten/Kota;

  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu
MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

  1. Undang- …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

  1. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun

2000;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PERPRES_172_2000
Referensi Silang (5)
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 25/1999 — PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
KEPPRES 136/1999 — Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999...
KEPPRES 172/2000 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH [Pasal 11]