PARTAI POLITIK

(1) Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik adalah

setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

(2) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggotanya.

(3) Setiap Partai Politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban

yang sama dan sederajat.

(4) Partai Politik bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga

organisasinya.

(1) Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik

Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk Partai Politik.

(2) Partai Politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus

memenuhi syarat:

• mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai;

• asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila;

• keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih;

• Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama

PRESIDEN

dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.

Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

(1) Partai Politik didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan pada

Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

(2) Departemen Kehakiman Republik Indonesia hanya dapat menerima

pendaftaran pendirian Partai Politik apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini.

(3) Pengesahan pendirian Partai Politik sebagai badan hukum diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

TUJUAN

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

• mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

• mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah memperjuangkan cita-cita para

anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Setiap Partai Politik wajib mencantumkan tujuan umum dan tujuan khusus seperti tercantum dalam Pasal 5 undang-undang ini di dalam anggaran dasarnya.

PRESIDEN

(1) Partai Politik berfungsi untuk:

• melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

• menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat;

• mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

(2) Partai Politik sebagai lembaga demokrasi merupakan wahana guna

menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.

Partai Politik mempunyai hak:

• ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

• memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

Partai Politik berkewajiban:

• memegang teguh serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

• mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

• menyukseskan pembangunan nasional;

• menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

(1) Anggota Partai Politik adalah warga negara Republik Indonesia dengan

persyaratan sebagai berikut:

PRESIDEN

• telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;

• dapat membaca dan menulis;

(2) Partai Politik mendaftar dan memelihara daftar anggota.

Partai Politik dapat membentuk kepengurusan di:

• ibukota negara Republik Indonesia untuk Pengurus Tingkat Pusat;

b Ibukota propinsi untuk Pengurus Daerah Tingkat I;

• ibukota kabupaten/kotamadya untuk Pengurus Daerah Tingkat II;

• kecamatan untuk Pengurus Tingkat Kecamatan;

• desa/kelurahan untuk Pengurus Tingkat Desa/Kelurahan.

KEUANGAN

(1) Keuangan Partai Politik diperoleh dari:

• iuran anggota;

• sumbangan;

• usaha lain yang sah.

(2) Partai Politik menerima bantuan tahunan dari anggaran negara yang

ditetapkan berdasarkan perolehan suara dalam pemilihan umum sebelumnya.

(3) Penetapan mengenai bantuan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2)

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

(4) Partai Politik tidak boleh menerima sumbangan dan bantuan dari pihak

asing.

(1) Partai Politik merupakan organisasi nirlaba.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik dilarang

mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan.

(1) Jumlah sumbangan dari setiap orang yang dapat diterima oleh Partai

Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam waktu satu tahun.

PRESIDEN

(2) Jumlah sumbangan dari setiap perusahaan dan setiap badan lainnya yang

dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu tahun.

(3) Sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku

dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang.

(4) Partai Politik memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya

serta terbuka untuk diaudit oleh akuntan publik.

(1) Partai Politik wajib melaporkan daftar sebagaimana dimaksud Pasal 14

ayat (4) beserta laporan keuangannya setiap akhir tahun dan setiap 15 (lima belas) hari sebelum serta 30 (tiga puluh) hari sesudah pemilihan umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh

akuntan publik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Partai Politik tidak boleh:

• menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme/Leninisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila;

• menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung;

• memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara;

• melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.

(1) Pengawasan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

undang-undang ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(2) Dengan kewenangan yang ada padanya, Mahkamah Agung Republik

Indonesia dapat membekukan atau membubarkan suatu Partai Politik jika nyata-nyata melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16

PRESIDEN

undang-undang ini.

(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan

dengan terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.

(4) Pelaksanaan pembekuan atau pembubaran Partai Politik dilakukan setelah

adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

(1) Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi

administratif berupa penghentian bantuan dari anggaran negara apabila suatu Partai Politik nyata-nyata melanggar Pasal 15 undang-undang ini.

(2) Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut hak suatu Partai

Politik untuk ikut pemilihan umum jika nyata-nyata melanggar Pasal 13 dan Pasal 14 undang-undang ini.

(3) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih

dahulu mendengar pertimbangan pengurus pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.

(1) Barangsiapa dengan sengaja memberikan sumbangan kepada Partai Politik

melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan uang atau barang kepada orang

lain dengan maksud agar orang tersebut menyumbangkannya kepada Partai Politik sehingga melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat

(1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan

selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja menerima uang atau barang dari seseorang

untuk disumbangkan kepada Partai Politik dengan maksud agar orang tersebut dapat menyumbang melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja memaksa seseorang atau badan untuk

memberikan sumbangan kepada Partai Politik dalam bentuk apapun diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PRESIDEN

Pada saat berlakunya undang-undang ini maka Organisasi Peserta Pemilihan Umum Tahun 1997, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia sebagai organisasi kekuatan sosial politik berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 undang-undang ini serta wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini.

(1) Sejak mulai berlakunya undang-undang ini maka Undang-undang Nomor

3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang

ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 1999

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 1999

,

ttd.

PRESIDEN