Pasal 59

(1) PPK setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil

Penghitungan Surat PPS dalam wilayah kerja PPK yang bersangkutan, segera mengadakan Penghitungan Suara untuk tingkat Kecamatan dan dihadiri oleh saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat setempat.

(2) Saksi Utusan Partai politik Peserta Pemilihan Umum harus membawa

surat mandat dari Pimpinan Partai Politik setempat dan menyerahkannya kepada Ketua PPK.

(3) Saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan masyarakat

melalui saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir

PRESIDEN

dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi utusan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan tabulasi hasil penghitungan suara di semua

Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPK serta para saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir.

(6) PPK wajib memberikan satu lembar Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi

Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang hadir dan kepada PPD II setempat.