Pasal 7

(1) Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat:

• diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun

2002 tentang Partai Politik;

• memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga)

dari seluruh jumlah provinsi;

• memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam

huruf b;

• memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau

sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada

setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf

c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik;

• pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus

mempunyai kantor tetap;

• mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

(2) Partai politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta Pemilu.

(3) KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian

keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan

keabsahan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh KPU dan bersifat final.