Pasal 66

(1) DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak

meminta pejabat negara tingkat provinsi, pejabat pemerintah provinsi, badan

hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang

sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan

negara.

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau

warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau

warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling

lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan

dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Pasal 67 …

PRESIDEN