Pasal 26

(1) DPR mempunyai tugas dan wewenang:

• membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk

mendapat persetujuan bersama;

• membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah

pengganti undang-undang;

• menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang

diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan

mengikutsertakannya dalam pembahasan;

• memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama;

• menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan

pertimbangan DPD;

• melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,

anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;

• membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh

DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat

dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

• memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan

pertimbangan DPD;

• membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan;

• memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan

pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

• memberikan …

PRESIDEN

• memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

• memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan

mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;

• memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta,

menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan

pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;

• memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang,

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta

membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat

yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;

• menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat; dan

• melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam

undang-undang.

(2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban