Pasal 9

(1) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhenti atau

diberhentikan dari jabatannya karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri sebagai pimpinan atas permintaan sendiri secara

tertulis;

• berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD;

• tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Pimpinan MPR; dan

• melanggar kode etik MPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan

kehormatan MPR.

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan MPR diberhentikan dari jabatannya, para

anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan

pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

(3) Dalam hal Pimpinan MPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak

pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-

sidang MPR dan menjadi juru bicara MPR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(4) Dalam hal Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan

tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum,

maka Pimpinan MPR melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam

Peraturan Tata Tertib MPR.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Ketiga

Kedudukan