Pasal 46

(1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan

sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan

agama.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan

atas pelaksanaan undang-undang.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.