Pasal 30

(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat

negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk

memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi

kepentingan bangsa dan negara.

(2) Setiap …

PRESIDEN

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga

masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga

masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling

lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan

dilepas dari penyanderaan demi hukum.