PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

1. Partai …

PRESIDEN

1. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta Pemilu atau lebih

yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden.

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan

Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan

oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi

persyaratan.

1. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penyesuaian dan pengaturan

lainnya dalam undang-undang ini adalah penyelenggara Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden.

1. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia

Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya

disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas

Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Pemilih …

PRESIDEN

1. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih

dalam Pemilu.

1. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut

kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan

menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

1. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah

tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau

gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu

penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan

teknis penyelenggaraan kampanye.

1. Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri

yang selanjutnya disebut TPS dan TPSLN adalah tempat pemilih

memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu daerah Pemilihan.

(2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun

sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan.

(3) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu rangkaian dengan

Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(4) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah menghasilkan Presiden

dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

sebelum masa jabatan Presiden berakhir.

Pasal 4 …

PRESIDEN

Pemungutan suara untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil Pemilu bagi anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang

diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai

politik.

(2) Pengumuman calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden atau Pasangan

Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat dilaksanakan

bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR kepada KPU.

(3) Pendaftaran Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai

politik dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR

atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada

KPU.

(4) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh

sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau

20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam

Pemilu anggota DPR.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

• bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

• tidak pernah mengkhianati negara;

• mampu …

PRESIDEN

• mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

• bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

• tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan

keuangan negara;

• tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

• tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

• terdaftar sebagai pemilih;

• memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan

kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi;

• memiliki daftar riwayat hidup;

• belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua

kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

• setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;

• tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;

• berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;

• berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;

• bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,

termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung

dalam G.30.S/PKI;

• tidak ...

PRESIDEN

• tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak

memilih.

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia

harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

• nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam

daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.

KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 10 …

PRESIDEN

Tugas dan wewenang KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah:

• merencanakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

• menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang;

• mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden;

• menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan

pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

• meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang

mengusulkan calon;

• meneliti persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang

diusulkan;

• menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan;

• menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye;

• mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

• menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan

mengumumkan hasil audit yang dimaksud;

• menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan

hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

• melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden;

• melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang.

KPU berkewajiban:

• memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara guna

menyukseskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

• menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan

dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

• memelihara …

PRESIDEN

• memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

• menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

kepada masyarakat;

• melaporkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada

Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pengucapan

sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden;

• mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

• melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden secara tepat waktu.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah:

• merencanakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di

provinsi;

• melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi;

• menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden di provinsi;

• mengkoordinasikan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

• menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan

Calon di provinsi; dan

• melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU.

KPU Provinsi berkewajiban:

• memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;

• menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

kepada masyarakat;

• memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

• menjawab …

PRESIDEN

• menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari

Pasangan Calon dan masyarakat;

• menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan

seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada

KPU;

• menyampaikan laporan secara periodik kepada gubernur;

• mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

APBN dan APBD; dan

• melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden secara tepat waktu di provinsi.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah:

• merencanakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di

kabupaten/kota;

• melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota;

• menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden di kabupaten/kota;

• membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

• mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden dalam wilayah kerjanya;

• menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan

Calon di kabupaten/kota; dan

• melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

• memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;

• menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

kepada masyarakat;

• memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

• menjawab …

PRESIDEN

• menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari

Pasangan Calon dan masyarakat;

• menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan

seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada

KPU Provinsi;

• menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota;

• mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

APBN dan APBD; dan

• melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden secara tepat waktu di kabupaten/kota.

PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN adalah sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan masa tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah

pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara

cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan,

dan hemat anggaran.

(2) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan

kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak

yang berkualitas.

(3) Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU.

(4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh KPU.

Pasal 18 …

PRESIDEN

(1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang

bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang

ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan

keselamatan surat suara.

(2) KPU dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan

pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung,

penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

(3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang

sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang

ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.

(4) KPU menempatkan petugas KPU di lokasi pencetakan surat suara untuk

menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan

pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.

(5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak

yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah

digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

(6) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan,

penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat

tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.

(1) KPU menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.

(2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU.

(3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10

(sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.

(4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS dan

KPPSLN ditetapkan dengan keputusan KPU.

BAB V …

PRESIDEN

(1) Daftar Pemilih yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan Pemilu

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden.

(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan

Daftar Pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai

pemilih.

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk

setiap pemungutan suara.

(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

(2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal,

pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan

sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

(1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin

menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan

harus melapor kepada PPS setempat.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari

daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.

(3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang

baru.

(4) Pemilih …

PRESIDEN

(4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat

menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang

bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan

menunjukkan kartu pemilih.

(1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PPS

menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat

mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. `

(4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai

daftar pemilih tetap.

(5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.

(6) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU.

PENCALONAN

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta Pemilu.

(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara

demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik

bersangkutan.

(2) Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk

melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Partai …

PRESIDEN

(3) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan

mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai

politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

(4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam

satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau

gabungan partai politik lainnya.

(5) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan Pasangan Calon

yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon

ke KPU wajib menyerahkan:

• surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau

para pimpinan partai politik yang bergabung;

• kesepakatan tertulis antarpartai politik yang bergabung untuk mencalonkan

Pasangan Calon;

• surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang

dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para

pimpinan partai politik yang bergabung;

• surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Presiden dan

calon Wakil Presiden secara berpasangan;

• surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;

• surat pernyataan pengunduran diri bagi calon yang berasal dari pegawai

negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

• kelengkapan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

• naskah visi, misi, dan program dari Pasangan Calon secara tertulis.

Pasal 28 …

PRESIDEN

(1) Kewajiban partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada KPU selama masa

pendaftaran.

(2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7

(tujuh) hari terhitung sejak penetapan hasil perolehan suara Pemilu anggota

DPR oleh KPU.

(3) KPU meneliti surat pencalonan beserta surat-surat kelengkapan

persyaratan Pasangan Calon.

(4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan partai politik atau gabungan

pimpinan partai politik dan Pasangan Calon selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari sejak diterimanya surat pencalonan.

(5) Apabila Pasangan Calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 27,

partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi

kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan

beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan calon baru paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan

oleh KPU.

(6) KPU melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan

persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan

sekaligus pemberitahuan hasil penelitian berkas paling lambat 7 (tujuh)

hari.

(7) Apabila hasil penelitian berkas Pasangan Calon sebagaimana yang

dimaksud ayat (6) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU, partai

politik atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengajukan calon.

Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan

7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, partai politik atau gabungan partai

politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan

untuk mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 30 ...

PRESIDEN

(1) KPU mengumumkan secara luas nama-nama Pasangan Calon yang telah

memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 27, 1

(satu) hari setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(3) berakhir.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan

mengikat.

(3) Pasangan Calon yang sudah memenuhi syarat dan telah diumumkan oleh

KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapat

pengamanan dan jaminan layanan kesehatan dari negara sampai penetapan

hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya

dan/atau Pasangan Calon, atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang

mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh

KPU.

(2) Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya

dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon

mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik

atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan

calon pengganti.

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak

penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik

atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap

dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari

sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan verifikasi

dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari

sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

(2) Dalam …

PRESIDEN

(2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada

saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih

terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu

dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti

serta dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada

saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah

Pasangan Calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu

ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan

partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan

Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan

Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan verifikasi dan menetapkan

Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan

Calon pengganti didaftarkan.

(4) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh KPU.

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap setelah

pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan

suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lambat 30

(tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang

Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon

pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan

tetap dan KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon

pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti

didaftarkan.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh KPU.

Pasal 34 …

PRESIDEN

(1) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap, calon Presiden

terpilih dilantik menjadi Presiden.

(2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon

Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.

(3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Presiden

terpilih dilantik menjadi Presiden.

(4) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon

Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.

(5) Dalam hal Pasangan Calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau

gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak

pertama dan kedua mengusulkan Pasangan Calon kepada Majelis

Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil

Presiden.

Bagian Pertama

Kampanye

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 30

(tigapuluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim

Kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai

politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

(4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPU

bersamaan dengan pendaftaran Pasangan Calon.

(5) Kampanye …

PRESIDEN

(5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim

Kampanye.

(6) Penanggung jawab kampanye adalah Pasangan Calon, yang

pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Tim Kampanye.

(7) Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang dari tingkat nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota serta didaftarkan kepada KPU di setiap

tingkatan.

(8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri

kampanye.

(9) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dua Pasangan Calon yang

memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dapat melaksanakan

penajaman visi, misi, dan program yang diatur dan difasilitasi oleh KPU.

(10) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan

memperhatikan usul dari Pasangan Calon.

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

• pertemuan terbatas;

• tatap muka dan dialog;

• penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

• penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

• penyebaran bahan kampanye kepada umum;

• pemasangan alat peraga di tempat umum;

• rapat umum;

• debat publik/debat terbuka antarcalon; dan

• kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan

maupun tertulis kepada masyarakat.

(3) Calon ...

PRESIDEN

(3) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berhak untuk mendapatkan

informasi atau data dari penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib,

dan bersifat edukatif.

(5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan oleh KPU.

(1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama

kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.

(2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang

sama kepada Pasangan Calon untuk memasang iklan Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden dalam rangka kampanye.

(3) Pemerintah pada setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama

kepada Pasangan Calon untuk menggunakan fasilitas umum.

(4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang

diadakan oleh Pasangan Calon hanya dibenarkan membawa atau

menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang

bersangkutan.

(5) KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan lokasi

pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.

(6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

oleh Pasangan Calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika,

estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat-tempat yang menjadi milik

perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

(8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum hari pemungutan suara.

(9) Ketentuan ...

PRESIDEN

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan

oleh KPU.

Dalam kampanye dilarang:

• mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan

Calon yang lain;

• menghasut atau mengadu domba antarperseorangan maupun

antarkelompok masyarakat;

• mengganggu ketertiban umum;

• mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan

kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau

Pasangan Calon yang lain;

• merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon;

dan

• menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:

• Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Mahkamah Agung/ Hakim

Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim pada semua peradilan;

• Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

• Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank

Indonesia;

• Pejabat BUMN/BUMD;

• Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;

• Kepala Desa atau sebutan lain.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila

pejabat tersebut menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

(3) Pejabat ...

PRESIDEN

(3) Pejabat negara yang menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden

dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

• tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

• menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

• pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan

keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

(4) Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden.

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan

kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan

yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa

waktu kampanye.

(1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye c.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, huruf f, dan huruf g, yang

merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:

• peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar

larangan walaupun belum terjadi gangguan;

• penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau

di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi

gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah

pemilihan lain.

(3) Tata …

PRESIDEN

(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi penghentian kampanye selama

masa kampanye oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi

pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

(3) Tata cara pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua

Dana Kampanye

(1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:

• Pasangan Calon;

• partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mencalonkan;

• sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi

sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(2) Pasangan Calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan

rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU.

(3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pasangan ...

PRESIDEN

(4) Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan

dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.

(5) Sumbangan kepada Pasangan Calon yang lebih dari Rp5.000.000,00 (lima

juta rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang

yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada

KPU mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.

(6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dan ayat (5) disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU satu hari

sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sesudah masa kampanye

berakhir.

(7) KPU mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana

kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari Pasangan

Calon.

(1) Dana kampanye digunakan oleh Pasangan Calon, yang teknis

pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye.

(2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan

oleh Pasangan Calon kepada KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah

hari pemungutan suara.

(3) KPU wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik selambat-lambatnya 2 (dua)

hari setelah KPU menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon.

(4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 15

(lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPU.

(5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPU

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah KPU menerima laporan hasil audit

dari kantor akuntan publik.

(6) Laporan dana kampanye yang diterima KPU wajib dipelihara dan terbuka

untuk umum.

Pasal 45 …

PRESIDEN

(1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk

kampanye yang berasal dari:

• negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat

asing dan warga negara asing;

• penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

• pemerintah, BUMN, dan BUMD.

(2) Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib

melaporkannya kepada KPU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut

kepada kas negara.

(3) Pasangan Calon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikenai sanksi pidana.

(4) Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, ditetapkan oleh KPU.

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara

yang berisi nomor, foto, dan nama Pasangan Calon.

(2) Nomor urut Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian.

(3) Jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 48 …

PRESIDEN

(1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dicetak

sama dengan jumlah pemilih dan ditambah 2,5% (dua setengah persen)

dari jumlah pemilih.

(2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang

keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibuatkan berita acaranya.

(4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh

KPU.

Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan

mencoblos salah satu Pasangan Calon dalam surat suara.

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain

pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS

atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang

dibantunya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

(1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat

yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin

setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan

rahasia.

(3) Jumlah …

PRESIDEN

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU.

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan

oleh pemilih.

(2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:

• pembukaan kotak suara;

• pengeluaran seluruh isi kotak suara;

• pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta

• penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh

saksi dari Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan

warga masyarakat.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita

acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2

(dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari Pasangan

Calon.

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, KPPS

memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS

berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta

surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat

suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila …

PRESIDEN

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat

meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan

surat suara pengganti hanya satu kali.

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

(1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila:

• surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan

• tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang

memuat satu Pasangan Calon; atau

• tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat

nomor, foto dan nama Pasangan Calon yang telah ditentukan; atau

• tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi

empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon; atau

• tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang

memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon.

(2) Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut oleh KPU.

(1) Pemungutan suara bagi warga negara Republik Indonesia yang berada di

luar negeri dilaksanakan di setiap kantor perwakilan Republik Indonesia

dan dilakukan pada waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan

suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

(2) Dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah

ditentukan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara melalui

pos yang disampaikan kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia

setempat.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

(1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/KPPSLN setelah

pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS/KPPSLN menghitung: e.

• jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar

pemilih tetap untuk TPS/TPSLN;

• jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain;

• jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

• jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau

keliru dicoblos.

(3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua KPPS/KPPSLN dan sekurang-kurangnya 2

(dua) anggota KPPS/KPPSLN.

(4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN oleh KPPS/

KPPSLN dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, pengawas Pemilu,

pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(5) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS/KPPSLN.

(6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi

Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga

masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses

penghitungan suara.

(7) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon atau warga

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima,

KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(9) Segera …

PRESIDEN

(9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS/TPSLN, KPPS/KPPSLN

membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang

ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota

KPPS/KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(10) KPPS/KPPSLN memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan

sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon yang

hadir.

(11) KPPS/KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan

suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan suara kepada PPS/PPLN segera setelah selesai penghitungan

suara.

(12) Hasil pemungutan suara luar negeri dimasukkan ke dalam penghitungan

suara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS

membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara

untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon,

pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(2) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.

(3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon atau warga

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS

seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua

TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS

membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara

yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(6) PPS …

PRESIDEN

(6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi

Pasangan Calon yang hadir.

(7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK

setempat.

(8) PPLN melakukan rekapitulasi atas perolehan hasil suara berdasarkan

sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah

kerjanya.

(9) PPLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah

kerjanya kepada KPU.

(1) Setelah menerima berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, PPK

membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara

untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon,

panitia pengawas, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(2) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.

(3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan

Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika

itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua

PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat

berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang

ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota

PPK serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(6) PPK …

PRESIDEN

(6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi

Pasangan Calon yang hadir.

(7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU

Kabupaten/Kota setempat.

(1) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota dilakukan dalam rapat

pleno KPU Kabupaten/Kota berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK.

(2) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh saksi Pasangan

Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU Kabupaten/

Kota.

(4) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara

dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir

dapat menyaksikannya secara jelas.

(5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan

Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU

Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(7) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta

ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(8) Salinan …

PRESIDEN

(8) Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara

yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi

dengan tembusan kepada KPU.

(9) KPU Kabupaten/Kota memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan

Calon.

(1) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam rapat Pleno KPU Provinsi

berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan

oleh KPU Kabupaten/ Kota.

(2) Pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu,

dan warga masyarakat.

(3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU Provinsi.

(4) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan

semua yang hadir dapat menyaksikan seluruh proses penghitungan suara.

(5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh KPU Provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan

Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU Provinsi

seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(7) KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan suara bagi Pasangan Calon yang ditandatangani oleh ketua

dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi serta

ditandatangani saksi Pasangan Calon.

(8) Berita …

PRESIDEN

(8) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden yang dibuat oleh KPU Provinsi disampaikan

kepada KPU.

(9) KPU Provinsi memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan

Calon.

(1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden dilakukan oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota.

(2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU dan

dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, dan Pemantau

Pemilu.

(3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU.

(4) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua

yang hadir dapat menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan

suara.

(5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

oleh KPU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan

Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU seketika

itu juga mengadakan pembetulan.

(7) KPU membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditandatangani oleh anggota

KPU, serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(8) KPU …

PRESIDEN

(8) KPU menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi hasil

penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatanganinya berita acara dan

rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat;

• Presiden;

• partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan

Calon; dan

• Pasangan Calon.

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Pasangan Calon terhadap proses

rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(1) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan

TPSLN ditetapkan oleh KPU.

(2) Tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK,

KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi ditetapkan oleh KPU.

(3) Format berita acara penerimaan, format berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN, dan format berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPS, PPLN, PPK, KPU

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ditetapkan

oleh KPU.

BAB IX …

PRESIDEN

(1) Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.

(2) Pasangan Calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari

jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya

dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari

setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai Presiden dan

Wakil Presiden terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama

disampaikan oleh KPU kepada:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat;

• Dewan Perwakilan Rakyat;

• Mahkamah Agung;

• Presiden;

• Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan

Calon; dan

• Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

(1) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 ayat (2), dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak

pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh dua Pasangan Calon,

kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Dalam …

PRESIDEN

(3) Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh tiga Pasangan Calon

atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan

wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

(4) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua diperoleh oleh lebih dari satu

Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan

suara yang lebih luas secara berjenjang.

(1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan

keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam

waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden oleh KPU.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.

(3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat

belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah

Konstitusi.

(4) Mahkamah Konstitusi menyampaikan Putusan Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat;

• Presiden/Pemerintah;

• KPU;

• Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan

• Pasangan Calon.

(1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau

berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh MPR dalam sidang

MPR sebelum berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan

Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan

sungguh-sungguh di hadapan sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Jika …

PRESIDEN

(3) Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil

Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan

sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat

dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

(4) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

(5) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-

baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan

menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya

serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban

Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang

Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan

selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Bagian Pertama

Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil

penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan

sebagai berikut:

• penghitungan …

PRESIDEN

• penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

• penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan

cahaya;

• saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan warga masyarakat

tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

• penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu

yang telah ditentukan; dan/atau

• terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan

surat suara yang tidak sah.

(2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi

perbedaan data jumlah suara dari TPS.

(3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi

perbedaan data jumlah suara dari PPS.

(4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, dilakukan pengecekan ulang

terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu)

tingkat di bawahnya.

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang

mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau

penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan f.

pemeriksaan Pengawas Pemilu kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih

dari keadaan sebagai berikut:

• pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan

suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

• petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus,

menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara

yang sudah digunakan;

• lebih …

PRESIDEN

• lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali

pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

• petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah

digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak

sah; dan/atau

• lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih

mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 dan Pasal 71 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-

lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Bagian Kedua

emilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden Susulan

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan di suatu wilayah dilakukan

apabila sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden yang terhenti.

(3) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan di suatu wilayah dilakukan

apabila seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan.

(4) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak tahap awal.

Pasal 74 …

PRESIDEN

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan/atau Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden Susulan dilakukan apabila di sebagian atau seluruh

wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang

mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan.

(2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden Susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

secara nasional dilakukan oleh Presiden atas usul KPU apabila Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat

puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah

pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

(4) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

dilakukan oleh:

• KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa provinsi;

• KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau

beberapa kabupaten/kota;

• KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa

kecamatan;

• KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa

desa/kelurahan.

(5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pelaksanaan

pemungutan suara Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan dilakukan

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan hasil Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden.

(6) Apabila …

PRESIDEN

(6) Apabila pelaksanaan pemungutan suara melampaui batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak perlu dilakukan pemungutan suara.

(7) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan keputusan pejabat/lembaga yang menetapkan

penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(8) Ketentuan mengenai penundaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang

diakibatkan oleh karena calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap

sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1)

diputuskan oleh KPU.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan

ditetapkan oleh KPU.

Penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada daerah-

daerah yang tidak mungkin dilakukan kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden secara normal diatur oleh KPU bersama Pemerintah.

Bagian Pertama

Pengawasan

(1) Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh

Pengawas Pemilu.

(2) Pengawas …

PRESIDEN

(2) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawas

Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali

ditentukan lain dalam undang-undang ini.

(1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:

• mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden;

• menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden;

• menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden; dan

• meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada

instansi yang berwenang.

(2) Uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia

Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

(3) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pihak

terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Pengawas Pemilu

untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas

Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk

sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari

setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Kedua

Penegakan Hukum

Paragraf Pertama

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

(1) Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada setiap tahapan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaporkan kepada Pengawas Pemilu.

(2) Laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan

oleh:

• warga negara yang terdaftar sebagai pemilih;

• Pemantau Pemilu;

• Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

(3) Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:

• nama dan alamat pelapor;

• waktu dan tempat kejadian perkara;

• nama dan alamat pelanggar;

• nama dan alamat saksi-saksi; dan

• uraian kejadian.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada

Pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden.

(5) Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

(2) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak

menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

(3) Dalam …

PRESIDEN

(3) Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari

pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah

laporan diterima.

(4) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana

diselesaikan oleh pengawas Pemilu.

(5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

(1) Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai

berikut:

• mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan

mufakat;

• apabila tidak tercapai kesepakatan, Pengawas Pemilu menawarkan

alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;

• apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima

oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan

keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, Pengawas

Pemilu membuat keputusan final dan mengikat.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14

(empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pengawas Pemilu meneruskan temuan yang merupakan pelanggaran

administrasi kepada KPU dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana

kepada penyidik.

Paragraf …

PRESIDEN

Paragraf Kedua

Penyidikan dan Penuntutan

(1) Segala ketentuan mengenai penyidikan dan penuntutan terhadap tindak

pidana yang diatur dalam undang-undang ini berlaku Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan

lain dalam undang-undang ini.

(2) Penyidikan atas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini

diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

(3) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya

penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

(4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara dari

penyidik.

Paragraf Ketiga

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

(1) Pemeriksaan atas tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh

pengadilan di lingkungan peradilan umum.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri

untuk pelanggaran dengan ancaman pidana kurang dari 18 (delapan belas)

bulan yang merupakan tingkat pertama dan terakhir.

(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri

pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat

banding dan terakhir, untuk pelanggaran dengan ancaman pidana 18

(delapan belas) bulan atau lebih.

(4) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

oleh pengadilan negeri paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan oleh

pengadilan tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya

berkas perkara.

Pasal 85 …

PRESIDEN

Dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diperiksa dan diputuskan untuk tingkat

pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi.

Bagian Ketiga

Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

(1) Pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat

dilakukan oleh Pemantau Pemilu.

(2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga

swadaya masyarakat, badan hukum, dan perwakilan pemerintah luar

negeri.

(3) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari dalam dan luar

negeri harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU

setelah memenuhi persyaratan.

(4) Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat:

• bersifat independen; dan

• mempunyai sumber dana yang jelas.

(5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus

untuk pemantau dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar

negeri harus memenuhi syarat:

• mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan

pemilihan Presiden di negara lain; dan

• memperoleh visa sebagai Pemantau Pemilu.

Pemantau Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada

KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil

Presiden terpilih.

(2) Pemantau …

PRESIDEN

Pemantau Pemilu wajib mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh KPU

dan peraturan perundang-undangan.

Pemantau Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86 dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu dan/atau dikenai

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Tata cara untuk menjadi Pemantau Pemilu dan tata cara pemantauan Pemilu

serta pencabutan hak sebagai Pemantau Pemilu ditetapkan oleh KPU.

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar

mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan

untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling

singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau

denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak

pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan,

diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling

lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000,00 (dua

ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan

dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud untuk

digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak

dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan

atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00

(enam juta rupiah).

(4) Setiap …

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat

PRESIDEN

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan,

menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai

surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau

paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00

(enam juta rupiah).

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan

menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih

menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang ini, diancam

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18

(delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam

ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau

menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu

hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon,

diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling

lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00

(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta

rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu

yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diancam dengan pidana

penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau

paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap …

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan

pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a,

PRESIDEN

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diancam dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau

paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan

pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

huruf f, dan huruf g, Pasal 39 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6

(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu

rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri

dan kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau

paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu

jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00

(enam juta rupiah).

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), diancam dengan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(7) Setiap …

Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari

atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

PRESIDEN

45 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan

atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar

dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang

ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling

lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan

haknya untuk memilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2

(dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi

lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau

memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan

cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas)

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau

paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya

sebagai orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima

belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling

sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Setiap ...

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan

suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana

PRESIDEN

penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau

paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3

(tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta

rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang

pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa

pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling

banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi

seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau

paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada

orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau

paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

Pasal 91 …

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan

PRESIDEN

suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan

Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya

berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan

atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil

pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau paling banyak

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil

pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara

paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau

denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau

berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga)

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau Pasangan

Calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang tersebut

dalam pasal yang bersangkutan.

BAB XIII …

PRESIDEN

Ketentuan-ketentuan mengenai KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

PPK, PPLN, PPS, KPPS, KPPSLN, dan Pengawas Pemilu yang belum diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, berlaku ketentuan undang-undang ini.

Hak keuangan pimpinan dan anggota KPU beserta perangkat penyelenggara

Pemilihan Umum lainnya serta pimpinan dan anggota Pengawas Pemilu diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta anggota

Pengawas Pemilu dilarang menerima bantuan dari dalam negeri dan/atau

luar negeri di luar APBN dan APBD untuk kegiatan yang berhubungan

dengan tahapan pelaksanaan Pemilu.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, atau anggota Pengawas Pemilu.

(1) Keputusan KPU yang merupakan pengaturan pelaksanaan undang-undang

yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu disampaikan kepada DPR,

Presiden, dan disebarluaskan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari

setelah keputusan tersebut ditetapkan.

(2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan

pengujian kepada Mahkamah Agung.

Pasal 97 …

(1) Apabila terdapat hal-hal luar biasa terhadap keanggotaan KPU sehingga

PRESIDEN

KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-

undang, tahapan pelaksanaan Pemilu untuk sementara tetap dilaksanakan

oleh perangkat KPU yang ada.

(2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengambil langkah sehingga KPU

dapat melaksanakan tugasnya kembali.

Pemantau Pemilu dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar

negeri yang telah mendapatkan akreditasi untuk memantau Pemilu Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah harus melakukan pendaftaran ulang untuk memantau Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden.

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas

Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang

tugasnya berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan

penyelenggaraan Pemilu selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah diperpanjang masa tugasnya yang berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah

pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.

PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN yang tugasnya berakhir sesuai dengan

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah diperpanjang masa tugasnya yang berakhir 30 (tiga

puluh) hari setelah pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BAB XIV …

PRESIDEN

Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau

gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada

Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi

DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil

Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, anggota Tentara

Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak

menggunakan hak memilihnya.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2003

INDONESIA

ttd.