Pasal 43

(1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:

• Pasangan Calon;

• partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mencalonkan;

• sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi

sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(2) Pasangan Calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan

rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU.

(3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pasangan ...

PRESIDEN

(4) Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan

dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.

(5) Sumbangan kepada Pasangan Calon yang lebih dari Rp5.000.000,00 (lima

juta rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang

yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada

KPU mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.

(6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dan ayat (5) disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU satu hari

sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sesudah masa kampanye

berakhir.

(7) KPU mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana

kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari Pasangan

Calon.