Pasal 86

(1) Pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat

dilakukan oleh Pemantau Pemilu.

(2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga

swadaya masyarakat, badan hukum, dan perwakilan pemerintah luar

negeri.

(3) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari dalam dan luar

negeri harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU

setelah memenuhi persyaratan.

(4) Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat:

• bersifat independen; dan

• mempunyai sumber dana yang jelas.

(5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus

untuk pemantau dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar

negeri harus memenuhi syarat:

• mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan

pemilihan Presiden di negara lain; dan

• memperoleh visa sebagai Pemantau Pemilu.