Pasal 6

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

• bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

• tidak pernah mengkhianati negara;

• mampu …

PRESIDEN

• mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

• bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

• tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan

keuangan negara;

• tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

• tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

• terdaftar sebagai pemilih;

• memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan

kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi;

• memiliki daftar riwayat hidup;

• belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua

kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

• setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;

• tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;

• berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;

• berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;

• bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,

termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung

dalam G.30.S/PKI;

• tidak ...

PRESIDEN

• tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.