Pasal 68

(1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan

keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam

waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden oleh KPU.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.

(3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat

belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah

Konstitusi.

(4) Mahkamah Konstitusi menyampaikan Putusan Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat;

• Presiden/Pemerintah;

• KPU;

• Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan

• Pasangan Calon.