HUKUM ACARA PIDANA

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

www.djpp.kemenkumham.go.id

• Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
3. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

• sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
• sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
• permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

1. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.
3. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
5. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
7. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
8. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
9. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah

www.djpp.kemenkumham.go.id

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

1. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.
2. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.
3. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.
5. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
6. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
8. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
9. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
10. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
11. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
12. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.
13. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Kesatu Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

• karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

• atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

(1) Penyidik adalah :

• pejabat polisi negara Republik Indonesia;
• pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena

kewajibannya mempunyai wewenang :

www.djpp.kemenkumham.go.id

• menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
• melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
• menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
• melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
• melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
• mengambil sidik jari dan memotret seorang;
• memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
• mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
• mengadakan penghentian penyidikan;
• mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilakukan:

• pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
• dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bagian Kedua Penyidik Pembantu

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan

peraturan pemerintah.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat

(1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan

wewenang dari penyidik.

Penyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Bagian Ketiga Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum mempunyai wewenang :

• menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
• mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
• memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
• membuat surat dakwaan;
• melimpahkan perkara ke pengadilan;
• menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
• melakukan penuntutan;
• menutup perkara demi kepentingan hukum;
• mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
• melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Bagian Kesatu Penangkapan

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik

berwenang melakukan penangkapan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu

berwenang melakukan penangkapan.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian

negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat

perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan

untuk paling lama satu hari.

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan

kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedua Penahanan

(1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas

perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan

penahanan atau penahanan lanjutan.

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan

penetapannya berwenang melakukan penahanan.

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap

seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau

penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau

www.djpp.kemenkumham.go.id

didakwakan serta tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau

penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau

terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

• tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
• tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3),

Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat

(1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal

455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan

Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang

Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8),

Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal

48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

(1) Jenis penahanan dapat berupa :

• penahanan rumah tahanan negara;
• penahanan rumah;
• penahanan kota.

(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah

kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat

kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan.

(5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah

lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

(1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk meng

alihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat

perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan

guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah

mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan

guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu hma puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah

mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan

guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,

(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum

diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan

guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum

diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan

guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum

diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan

pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

• tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
• perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

(2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga

puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

(3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan

pemeriksaan dalam tingkat :

• penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
• pemeriksaan di pengadilan negari diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
• pemeriksaan banding-diberikan oleh Mahkamah Agung;
• pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut

pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

(5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup

kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

(6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum

selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka

atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :

• penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
• pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum

atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-

waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam

melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.

(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas

kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam

hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(4) Setiap kali memasuki nunah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua

lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah,

harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus

segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan :

• pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
• pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
• di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
• di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam

www.djpp.kemenkumham.go.id

ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki :

• ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
• tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
• ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalarn Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang

menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Bagian Keempat Penyitaan

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua

pengadilan negeri setempat.

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik

harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

• benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

www.djpp.kemenkumham.go.id

• benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
• benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
• benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
• benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena

pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda

yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan

kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan

tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau

yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

• apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
• apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai

sebagai barang bukti.

(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari

benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak

termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau

kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

• kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
• perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
• perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan

dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bagian Kelima Pemeriksaan Surat

(1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang

dikirim melalui kantor pos dan. telekemunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.

(2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala

www.djpp.kemenkumham.go.id

kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

(3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat

dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.

(1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada

hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.

(2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya

dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tandatangan beserta identitas penyidik.

(3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses

peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

(1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 dan Pasal 75.

(2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala

kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan

selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh

penuntut umum.

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Untuk mempersiapkan pembelaan :

• tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
• terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas keapada penyidik atau hakim.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka

atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak

menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang- undang ini.

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan

penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat

hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat

hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa

oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Terdakwa berhak untuk diadi!i di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan

www.djpp.kemenkumham.go.id

dalam undang-undang ini.

(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak

menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan

haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan membeii peringatan kepada penasihat hukum.

(3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut

diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).

(4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan

tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

(1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam

berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada

ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

• pemeriksaan tersangka;
• penangkapan;
• penahanan;
• penggeledahan;
• pemasukan rumah;
• penyitaan benda;
• pemeriksaan surat;
• pemeriksaan saksi;

www.djpp.kemenkumham.go.id

• pemeriksaan di tempat kejadian;
• pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
• pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang ini.

(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan

tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada

ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

(1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini

diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi,

maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

Bagian Kesatu Praperadilan

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

• sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
• ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

(2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua

pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua penpdilan negeri dengan menyebut alasannya.

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

• dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan , hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
• dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
• pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat- lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
• dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
• putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) juga memuat hal sebagai berikut :

• dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
• dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
• dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dican tumkan rehabilitasinya;
• dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang

menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengadilan Negeri

(1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak

pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

(2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat

tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam

daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut

pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Bagian Ketiga Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

KONEKSITAS

(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk

lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

(2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

(3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat

keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

(1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan

militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat

(1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur

militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).

(2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita

acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat

tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)

titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

(2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh

tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan

www.djpp.kemenkumham.go.id

keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

(3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira

penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

(1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi

oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

(1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat(l)

terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur

Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)

diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.

(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili

perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.

(3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili

perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.

(4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi

pengadilan tingkat banding.

(5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal

balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana

www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kesatu Ganti Kerugian

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian

karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas

penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan

oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut

pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat

(4) mengikuti acara praperadilan.

(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan

lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian Kedua Rehabilitasi

(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus

bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan

pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat.(1).

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau

penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam

Pasal 77.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu

pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan

selambat-lambatnya sebelum penuntut umum . mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya

pada perkara pidana sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang

mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan

tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara

pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan

banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

PENYIDIKAN Bagian Kesatu Penyelidikan

(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang

terjadinya suatu peristiwa yang 'patut diduga merupakan tindak pidana

www.djpp.kemenkumham.go.id

wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik,

penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2)

penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.

(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-

tangani oleh pelapor atau pengadu.

(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh

penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus

disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik, wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua Penyidikan

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1)

huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

(2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana

sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal tindak pidana telah selesal disidik oleh penyidik tersebut pada

Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya

kepada penuntut umtim melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi

korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk

www.djpp.kemenkumham.go.id

mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan

tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang

mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-

tangani oleh pelapor atau pengadu.

(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh

penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.

(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik

harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa

yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat

cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib

segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut

ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk

dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari

penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap

orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

(2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

(3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera

www.djpp.kemenkumham.go.id

datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

(4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai

pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan

pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak

datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

(1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka,

penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta-mendengar pemeriksaan.

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat

hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

(1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan

untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

(2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu

dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

(3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki

didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib

memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa

tekanan dari siapa pun dan atau dalmn bentuk apapun.

(2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya

www.djpp.kemenkumham.go.id

ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang

ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.

(2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda-

tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang

ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka

penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai. akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.

(1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan

atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.

(2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan

mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.

(3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan

oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.

(4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut

dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.

(5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat

www.djpp.kemenkumham.go.id

tersebut di atas dapat mengabulkan pennintaan dengan atau tanpa syarat.

Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

(1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil

penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).

(2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan

rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditanda- tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

(3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda-

tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

(1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat

mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.

(2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang

dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.

(1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari

mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

(2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih

dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

(3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau

membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada

atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

(1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan.atau jumlah menurut

jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi

catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

(1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada

dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.

(2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur

dalam Pasal 129 undang-undang ini.

(1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu

atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

(2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang

dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.

(3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi

bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.

(4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi

bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.

(5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang

ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.

(6) Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini

dibebankan pada dan sebagai biaya perkara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang

korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikiriin kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada

rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

(1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah

mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan

sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga

atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat

(3)undang-undang ini.

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara.

PENUNTUTAN

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera

mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum

www.djpp.kemenkumham.go.id

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan

dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan

penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

• Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.

• Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

• Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

• beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
• beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
• beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalm ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan

permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan

ditandatangani serta berisi :

• nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
• uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan

kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan

menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali

selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampai kan

turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan

(1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah,

apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.

(2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat

kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

(3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan

kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

(4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang

lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal,

surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

(1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang

memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat- lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang

memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat- lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

(1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana

itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

(2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut

umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.

(3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

(1) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan

pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka :

• Ia mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;

• tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan;

• perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera;

• dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.

(2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah

menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.

(3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum,

maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.

(4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri,

pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.

(5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud

www.djpp.kemenkumham.go.id

dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum.

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:

• jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
• jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

(1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua

pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.

(2) Mahkarnah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir-semua

sengketa tentang wewenang mengadili :

• antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
• antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan;
• antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa

(1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan

berpendapat bahwa perkara ita termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.

(2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa

dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

(1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.

(2) a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan

yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.

• Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

(3) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan

menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan

batalnya putusan demi hukum.

(5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum

mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk

dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

(2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir

pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.

(3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda

persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

(4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di

sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

(5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak

semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsunkan.

(6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir

tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

(7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

(1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada

terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

(2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum

untuk membacakan surat dakwaan;

• Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa

pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu

tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.

(3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut,

maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.

(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat

www.djpp.kemenkumham.go.id

hukumnya diterima olah pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

(5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan

banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan