NARKOTIKA

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

www.djpp.depkumham.go.id

1. Narkotika adalah :

• bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13;
• garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
• bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang menigikan seperti Morfina atau Kokaina;
• campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c,

1. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L, termasuk biji, buah dan jeraminya.
2. Opium Mentah adalah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
3. Opium Masak adalah :

• Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan- bahan lain, dengan maksud merobahnya.menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan; b. Jicing, yakni sisa-sisa Perundang-undangandari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain; Peraturan
• Jicingko, yakni hasilditjenyang diperoleh dari pengolahan jicing.

1. Opium Obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakope.
2. Morfina adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia C17H19NO3.
3. Tanaman Koka adalah tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae.
4. Daun Koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae, yang menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui perubahan kimia.
5. Kokaina Mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun Koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan Kokaina.
6. Kokaina adalah Metil ester 1-bensoil ekgonina dengan rumus kimia C17H21NO4,
7. Ekgonina adalah 1-ekgonina dengan rumus kimia C9H15NO3H20 dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan

www.djpp.depkumham.go.id

Kokaina.

1. Tanaman Ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus Cannabis, termasuk biji dan buahnya.

2. Damar Ganja adalah damar yang diambil dari tanaman Ganja, termasuk hasil pengolahannya, yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

3. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah daratan dan perairan Indonesia beserta udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia, instalasi di landas kontinen, demikian juga kapal atau pesawat udara berbendera Indonesia yang berada di Wilayah lain dan tempat-tempat yang menurut ketentuan yang berlaku termasuk wilayah Indonesia.

4. Impor, adalah memasukkan narkotika ke dalam wilayah Indonesia, termasuk memuat atau menyimpannya di dalam pesawat udara atau kapal berbendera Indonesia di luar negeri yang akan atau sedang menuju Indonesia.

5. Ekspor adalah mengeluarkan obat-obatan yang mengandung narkotika dari wilayah Indonesia, termasuk memuat atau menyimpannya di dalam pesawat udara atau kapal berbendera Indonesia yang akan atau sedang meninggalkan Indonesia.

6. Sertifikat Impor adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan mengenai, nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir, jangka waktu pelaksanaanPerundang-undangan impor dan keterangan bahwa impor tersebut hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Peraturan

7. Sertifikat Ekspor adalah ditjenketerangan tertulis yang dikeluarkan oleh atau atas nama pemerintah negara pengekspor mengenai nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan lain-lainnya.

8. Izin Impor adalah izin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan setelah memperoleh Keputusan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.

9. Izin Ekspor adalah izin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan setelah memperoleh Keputusan Menteri Kesehatan untuk mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika.

10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan nasional yang berbadan hukum yang memiliki izin usaha perdagangan besar dari Menteri Perdagangan dan memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan.

11. Pabrik Farmasi adalah perusahaan nasional berbadan hukum yang memproduksi, mengolah dan atau merakit narkotika serta memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan.

12. Transito adalah pengangkutan narkotika melalui dan singgah di Indonesia, dengan atau tanpa pindahnya sarana pengangkutan, antara 2

www.djpp.depkumham.go.id

(dua) negara lain.

1. Alat Angkutan adalah setiap alat yang dapat mengangkut narkotika baik di darat, di air atau di udara.
2. Nakhoda adalah setiap pemimpin atau yang menggantikannya dari suatu kapal atau kendaraan air lainnya.
3. Kapten Penerbang adalah setiap pemimpin atau yang menggantikannya dari suatu pesawat udara.
4. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan alat pengangkutan di darat.
5. Dokter adalah dokter umum, dokter ahli, dokter gigi dan dokter hewan yang berdasarkan peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek pengobatan sesuai dengan bidang kedokterannya.
6. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis akibat penggunaan atau penyalahgunaan narkotika.
7. Rehabilitasi adalah usaha memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan atau rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.

Pasal 2 Menteri Kesehatan berwenang menetapkanPerundang-undangan:

• alat-alat penyalahgunaan narkotika; ii. bahan-bahan yang dapat Peraturandipakai sebagai bahan dalam pembuatan narkotika; ditjen sebagai barang dibawah pengawasan.

(1) Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau

tujuan ilmu pengetahuan.

(2) Menteri Kesehatan berwenang menetapkan narkotika tertentu yang

sangat berbahaya dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan

kepada lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dapat

www.djpp.depkumham.go.id

diberi izin oleh Menteri Kesehatan untuk membeli, menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan, ataupun menguasai tanaman Papaver, Koka dan Ganja.

(2) Lembaga yang menanam Papaver, Koka dan Ganja wajib membuat

laporan tentang luas tanaman, hasil tanaman dan sebagainya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) a. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada apotik untuk

membeli, meracik, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan. menyerahkan, mengirimkan dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan;

• Menteri Kesehatan memberikan izin kepada dokter untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menyalurkan, menyerahkan, mengirim, membawa atau mengangkut dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan.

(2) a. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada pabrik farmasi

tertentu untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, memproduksi, mengolah, merakit, menjual, menyalurkan, Perundang-undanganmenyerahkan, mengirim dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan;Peraturan

• Menteri Kesehatanditjenmemberikan izin khusus kepada pedagang besar farmasi tertentu untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirim dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
• Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada rumah sakit untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menyerahkan, mengirim, membawa atau Mengangkut dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan;
• Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan untuk membeli dari pedagang besar farmasi, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai dan menggunakan narkotika untuk tujuan ilmu pengetahuan;
• lzin khusus selain yang tersebut dalam pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Apotik, pabrik farmasi, pedagang besar farmasi dapat membeli narkotika

dari importir pedagang besar farmasi tersebut dalam Pasal 9.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh

apotik, pabrik farmasi, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Yang dapat menyalurkan narkotika kepada pihak-pihak yang dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) hanyalah apotik.

(2) Apotik dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas dasar resep yang

sama dari seorang dokter atau atas dasar salinan resep dokter.

(1) Narkotika dapat dipergunakan untuk pengobatan penyakit hanya

berdasarkan resep dokter.

(2) Ketentuan-ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penderita

penyakit yang memerlukan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.Perundang-undangan PeraturanPasal 9 Untuk kepentingan pengobatanditjendan atau tujuan ilmu pengetahuan, narkotika hanya dapat diimpor ke Indonesia oleh satu importir pedagang besar farmasi setelah memperoleh keputusan Menteri Kesehatan dan mendapat izin impor dari Menteri Perdagangan.

(1) Mengimpor narkotika yang dimaksud dalam Pasal 9 atau mentransito

narkotika harus disertai sertifikat impor yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

(2) Sertifikat impor dapat diberikan, setelah diterima permohonan tertulis

yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

(3) Kepada instansi Bea dan Cukai yang bersangkutan dan kepada

Pemerintah negara yang mengekspor diserahkan masing-masing satu eksemplar tembusan sertifikat impor.

www.djpp.depkumham.go.id

Impor atau transito yang dimaksud dalam Pasal 10 harus disertai sertifikat ekspor atau salinannya yang sah yang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah negara yang mengekspor.

(1) Setelah narkotika tiba dan diterima, importir yang bersangkutan wajib

melaporkannya kepada Menteri Kesehatan.

(2) Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuknya memberikan catatan

sebagai tanda pengesahan di bagian belakang dari sertifikat ekspor atau salinannya yang sah tentang nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika yang benar-benar diimpor menurut kenyataan.

(1) Setelah terlaksananya impor, maka sertifikat ekspor yang telah diberi

catatan seperti dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), oleh Menteri Kesehatan dikirim kepada Pemerintah negara yang mengekspor.

(2) Menteri Kesehatan memberitahukan kepada Pemerintah negara yang mengekspor, apabila sertifikat Perundang-undanganimpor telah daluwarsa dengan dilampiri

dokumen-dokumen yang bersangkutan. Peraturan ditjen Pasal 14

Ekspor obat-obatan yang mengandung narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Impor Narkotika dan ekspor obat-obatan yang mengandung narkotika dilakukan melalui pelabuhan internasional atau melalui perlabuhan internasional atau melalui pelabuhan lain dengan izin khusus dari Menteri Kesehatan.

Narkotika yang ada pada apotik, pedagang besar farmasi, pabrik farmasi, rumah sakit, persediaan para dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

www.djpp.depkumham.go.id

Menteri Kesehatan berkewajiban tiap tahun takwim menyusun rencana kebutuhan narkotika untuk tujuan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan.

(1) Importir yang dimaksud dalam Pasal 9 berkewajiban untuk menyusun dan

mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya, dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan.

(2) Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, lembaga

ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 5, berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya. ,

(3) Jika dianggap perlu, dokter dapat diwajibkan untuk menyusun dan

mengirimkan laporan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan penggunaan narkotika yang ada dalam penguasaannya,

Pasal 19 Perundang-undangan

Bentuk dan isi laporan dimaksud dalam Pasal 18 dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri-Kesehatan.Peraturan ditjen

(1) Pemilik atau pemuat narkotika wajib memberitahukan kepada nakhoda,

kapten penerbang atau pengemudi tentang jenis dan jumlah narkotika yang akan diangkut untuk diimpor atau diekspor maupun ditransito.

(2) Sebelum mengangkut narkotika para nakhoda, kapten penerbang atau

pengemudi wajib meminta dari pemilik atau pemuat narkotika-sertifikat impor atau sertifikat ekspor.

(1) Pengangkutan narkotika di dalam negeri melalui udara, air, atau darat,

selain harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan

www.djpp.depkumham.go.id

umum yang berlaku bagi pengangkutan melalui udara, air atau darat.

(2) Muatan narkotika harus disimpan pada kesempatan pertama di dalam

peti besi (kluis) atau tempat lain di dalam kapal dengan disegel bersama-sama oleh nakhoda dan pemilik atau pemuatnya.

(3) Nakhoda membuat suatu berita acara tentang adanya muatan narkotika

yang diangkutnya

(4) Jika sebuah kapal mempunyai narkotika sebagai muatan dan atau

sebagai persediaan dalam apotik kapal, nakhoda berkewajiban untuk segera setelah tiba di suatu pelabuhan melaporkan hal ini kepada dinas kesehatan setempat.

(5) Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama

oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat Bea dan Cukai.

(6) Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa

hak, wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan pada kesempatan pertama kapal singgah di pelabuhan segera melaporkan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada yang berwajib. Perundang-undangan

(7) Ketentuan lain yang berhubungan dengan pengangkutan narkotika diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.Peraturan

ditjen

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan di udara dan bagi pengemudi untuk pengangkutan di darat.

(1) Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam

persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja.

(2) Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi,

mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau

untuk persediaan atau menguasai narkotika.

(4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau

mentransito narkotika.

(5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk

dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.

(6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain

atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.

(7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

Penggunaan dan pemberian narkotika oleh dokter, kecuali untuk pengobatan dilarang.

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI DEPAN Perundang-undanganPENGADILAN PeraturanPasal 25 ditjen

(1) Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain

untuk diajukan ke Pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

(2) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan terhadap

tindak pidana yang menyangkut narkotika dilakukan menurut ketentuan- ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

Penyidik berhak untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara-perkara yang menyangkut narkotika yang sedang dalam penyidikan.

www.djpp.depkumham.go.id

Narkotika yang didapati dalam penyidikan atau contohnya diperiksa di laboratorium pemeriksaan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Di depan Pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama atau alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(1) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam kejahatan yang menyangkut

narkotika serta hasilnya dapat dinyatakan dirampas untuk negara.

(2) Perampasan narkotika dan alat yang digunakan serta hasilnya yang bukan

kepunyaan siterdakwa tidak dilakukan apabila hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan terganggu.

(3) Jika dalam keputusan perampasan narkotika dan alat yang digunakan

dalam kejahatan termasuk milik pihak ketiga yang beriktikad baik, pemilik dapat mengajukan kepadaPerundang-undanganPengadilan yang bersangkutan keberatan terhadap perampasan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengumumanPeraturankeputusan Hakim. ditjen

(4) Narkotika yang dinyatakan dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) menjadi milik negara, dan metal cara yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan dan Jaksa Agung digunakan untuk keperluan negara atau segera dimusnahkan.

Selain kepada penyidik umum yang mempunyai wewenang dalam penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kepada pejabat kesehatan tertentu dapat diberi wewenang penyidikan terbatas.

Kepada mereka yang telah berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang menyangkut narkotika, diberi ganjaran yang akan diatur dengan Peraturan

www.djpp.depkumham.go.id

Pemerintah.

(1) Orang tua atau Wali dari seorang pecandu narkotika yang belum cukup

umur wajib melaporkan pecandu tersebut kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan wajib membawanya ke rumah sakit atau kepada dokter yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang diperlukan.

(2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri kepada

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

(3) Syarat-syarat untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (1)

dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 33 Hakim dalam memutus perkara pidanaPerundang-undanganyang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7)

dapat memerintahkan yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri. Peraturan ditjen

(1) Pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitasi bekas

pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi.

(2) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang lembaga rehabilitasi yang

tersebut dalam ayat (1), termasuk pendirian cabang-cabangnya di tempat-tempat yang diperlukan, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikut sertakan sebanyak mungkin

lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah itu, baik milik Pemerintah maupun swasta.

Guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika Pemerintah dapat mengadakan kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara lain atau badan internasional yang menangani masalah ini.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (1) :

• dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Koka atau tanaman Ganja;
• dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000.- (limabelas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Papaver.

(2) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (2) :

• dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja; Perundang-undangan
• dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginyaPeraturan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabiladitjen perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

(3) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (3) :

• dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
• dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

(4) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (4) :

• dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi- tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila

www.djpp.depkumham.go.id

perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;

• dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidara penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Iima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

(5) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (5) :

• dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi- tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman, Ganja;
• dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

(6) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (6) :

• dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja; Perundang-undangan
• dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginyaPeraturan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabiladitjen perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

(7) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (7) :

• dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
• dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

(8) Barang siapa karena kelalaian menyebabkan dilanggarnya ketentuan

tersebut dalam Pasal 23 ayat (1) diatas tanah atau tempat miliknya atau yang dikuasainya, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

www.djpp.depkumham.go.id

Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat

(1) sampai dengan ayat (7) dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan

pidana penjara bagi tindak pidananya.

Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditambah dengan sepertiganya, dengan ketentuan selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

(1) Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan

ayat (7) dapat ditambah dengan sepertiga, jika terpidana ketika melakukan kejahatan, belum lewat 2 (dua) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya.

(2) Dalam hal pengulangan kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) diancam

dengan pidana denda, maka pidana denda tersebut dikalikan dua. PasalPerundang-undangan40 Dokter yang dengan sengaja melanggarPeraturan Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (duaditjenbelas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Importir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)'

(1) Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter,

lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

www.djpp.depkumham.go.id

1. Lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang menanam tanaman Papaver, Koka dan Garija yang tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kuningan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

Nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal-pasal 40, 41, 42 dan 43 dapat dikenakan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak seperti diatur dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke 1 dan ke 6.

Pasal 45 Perundang-undangan

Barang siapa dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depanPeraturan Pengadilan perkara tindak pidana yang menyangkut narkotika, dipidanaditjen dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Setiap saksi yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar kepada penyidik dalam tindak pidana yang menyangkut narkotika, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan di depan Pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

www.djpp.depkumham.go.id

Barang siapa yang mengetahui tentang adanya narkotika yang tidak sah dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana narkotika itu atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian itu, ataupun terhadap kedua-duanya.

Semua perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut dalam Bab VIII Undang- undang ini adalah kejahatan, kecuali yang tersebut dalam Pasal 47 adalah pelanggaran. Perundang-undangan PeraturanPasal 51 ditjen

(1) Terhadap warganegara asing yang melakukan tindak pidana yang

menyangkut narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Indonesia.

(2) Warganegara asing yang pernah melakukan tindak pidana yang

menyangkut narkotika, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Untuk tindak pidana yang tidak diatur di dalam Undang-undang ini diperlakukan

www.djpp.depkumham.go.id

ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang narkotika yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,Perundang-undanganmemerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan ditjen

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1976

INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1976

,

www.djpp.depkumham.go.id