NARKOTIKA

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang

ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Kesehatan.

1. Produksi…

PRESIDEN

1. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah,

membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk

narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit

narkotika untuk memproduksi obat.

1. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah

Pabean.

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah

Pabean.

1. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang

ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

1. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri

Kesehatan untuk mengimpor narkotika.

1. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri

Kesehatan mengekspor narkotika.

1. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan

cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

1. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum

yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan

kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat

kesehatan.

1. Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang

memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan

produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.

1. Transito…

PRESIDEN

1. Transito narkotika adalah pengakutan narkotika dari suatu negara

ke negara lain dengan melalui dan singgal di Wilayah Negara

Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa

berganti sarana angkutan.

1. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik

secara fisik maupun psikis.

1. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk

menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala

putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.

1. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa

sepengetahuan dan pengawasan dokter.

1. Rehabilitasi media adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

narkotika.

1. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara

terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu

narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam

kehidupan masyarakat.

1. Permufakatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan

penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan

penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi

elektronika lainnya.

1. Korporasi…

2. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau

PRESIDEN

kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

(1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini

adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang

berhubungan dengan nerkotika.

(2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan

menjadi :

• Narkotika Golongan I;

• Narkotika Golongan II; dan

• Narkotika Golongan III.

(3) Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan

narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan

keputusan Menteri Kesehatan.

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :

• menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

• mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan

• memberantas…

PRESIDEN

• memberantas peredaran gelap narkotika.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika Golongan I hanya dapay digunakan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk

kepentingan lainnya.

PENGADAAN

Bagian Pertama

Rencana Kebutuhan Tahunan

(1) Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan

ilmu pengetahuan.

(2) Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan

narkotika setiap tahun.

(3) Rencana...

(3) Rencana kebutuhan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat

PRESIDEN

(2) menjadi pedoman pengadaan, pengendalian dan pengawasan

narkotika secara nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan

tahunan narkotika diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.

(1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor,

produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dengan berpedoman

pada rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Narkotika yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) berada di bawah pengendalian, pengawasan, dan

tanggung jawab Menteri Kesehatan.

Bagian Kedua

Produksi

(1) Menteri Kesehatan memberi izin khusus untuk memproduksi

narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin

sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

(2) Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendidi dalam

pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku

narkotika, dan hasil akhir dari proses produksi narkotika.

(3) Ketentuan...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan

PRESIDEN

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan

dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan

dengan pengawasan yan ketat dari Menteri Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan

produksi dan/atau penggunaan dalam proses produksi dalam jumlah

yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan

(1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan,

pelatihan, keterampilan dan penelitian dan pengembangan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, yang secara

khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan

percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh,

menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka

kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri

Kesehatan.

(2) Ketentuan...

PRESIDEN

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk

memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pelaporan

(1) Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik

obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi

pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan,

dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara

khusus.

(2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,

puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu

pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan

laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran

narkotika yang ada dalam penguasaannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara

khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan jangka waktu,

bentuk, isi dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan penyimpanan dimaksud dalam ayat

(2) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri

Kesehatan berupa :

• teguran;...

• teguran;

PRESIDEN

• peringatan;

• denda administratif;

• penghentian sementara kegiatan; atau

• pencabutan izin.

Bagian Pertama

Surat Persetujuan Impor dan

Surat Persetujuan Ekspor

(1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan

pedagang besar farmasi milik negeri yang telah memiliki izin

sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin

kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

melaksanakan impor narkotika.

Pasal 13…

PRESIDEN

(1) Importir narkotika harus memiliki surat persetujuan impor untuk

setiap kali melakukan impor narkotika dari Menteri Kesehatan.

(2) Surat persetujuan impor narkotika Golongan I dalam jumlah yang

sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan.

(3) Surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disampaikan kepada pemerintah dengan pengekspor.

Pelaksana impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah

negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen

yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

negara pengekspor.

(1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan

pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin

sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin

kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

melaksanakan ekspor narkotika.

Pasal 16...

PRESIDEN

(1) Eksportir narkotika harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk

setiap kali melakukan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan.

(2) Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus

dilampiri dengan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan

pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam

dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di negara pengimpor.

Impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean

tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat

persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan

Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian…

Bagian Kedua

Pengangkutan

PRESIDEN

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang,

tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam

Undang-undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan

Undang-undang ini.

(1) Setiap pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan

dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor

dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh

Menteri Kesehatan.

(2) Setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan

surat persetujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri

Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

negara pengimpor.

Penanggungjawab pengangkut impor narkotika yang memasuki wilayah

Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas

kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan

dan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Pasal 23…

PRESIDEN

(1) Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor

narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor

narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung

jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan

ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari

Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

negara kepada penanggung jawab pengangkutan.

(3) Penanggungjawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa

dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor

narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor

narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di negara pengimpor.

(1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama

dalam kemasan khusus atau ditempat yang aman di dalam kapal

dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.

(2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang

diangkut.

(3) Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam

setelah tiba di pelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang

dimuat dalam kapalnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat.

(4) Pembongkaran...

(4) Pembongkaran matan narkotika dilakukan dalam kesempatan

pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan

Cukai.

PRESIDEN

(5) Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara

tanpa hak, wajib membuat berita acara melakukan

tindakan-tindakan pengamanan dan pada persinggahan pelabuhan

pertama segera melaporkan dan menyerahkan nakhoda tersebut

kepada pihak yang berwenang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi

kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Bagian Ketiga

Transito

(1) Transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan

ekspor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan

dokumen persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintah

negara pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.

(2) Dokumen persetujuan ekspor narkotika dari pemerintah negara

pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan:

• nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkotika;

• jenis, bentuk dan jumlah narkotika; dan

• negara...

• negara tujuan ekspor narkotika.

PRESIDEN

Setiap perusahaan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika

hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari :

• pemerintah negara pengekspor narkotika;

• pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika;

dan

• pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika.

Pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika, hanya dapat

dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan

dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan Pejabat Bea

dan Cukai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito narkotika ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemeriksaan

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor,

ekspor, dan/atau transito narkotika.

Pasal 31…

(1) Importir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib

PRESIDEN

melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya

narkotika di perusahaan.

(2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud hasil penerimaan

impor narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

PEREDARAN

Bagian Pertama

Umum

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan,

bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah

terdaftar pada Departemen Kesehatan.

(2) Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik

alamiah maupun sintetis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada

Departemen Kesehatan.

(3) Ketentuan…

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran

narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan

PRESIDEN

Menteri Kesehatan.

Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi

dengan dokumen yang sah.

Bagian Kedua

Penyaluran

(1) Importir, ekspor, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan

penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang

ini.

(2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari

Menteri Kesehatan.

(1) Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat

tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

(2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:

• eksportir;...

• eksportir;

• pedagang besar farmasi tertentu;

PRESIDEN

• apotek;

• sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;

• rumah sakit; dan

• lembaga ilmu pengetahuan tertentu.

(3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika

kepada :

• pedagang besar farmasi tertentu lainnya;

• sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;

• rumah sakit; dan

• lembaga ilmu pengetahuan tertentu.

• eksportir.

(4) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya

• rumah sakit pemerintah;

• puskesmas; dan

• balai pengobatan pemerintah tertentu.

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu

dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan.

Pasal 38…

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran

narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga

Penyerahan

(1) Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

• apotek;

• rumah sakit;

• puskesmas;

• balai pengobatan; dan

• dokter.

(2) Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada :

• rumah sakit;

• puskesmas;

• apotek lainnya;

• balai pengobatan;

• dokter; dan

• pasien.

(3) Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat

menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

(4) Penyerahan...

(4) Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam

hal :

• menjalankan praktek dokter dan diberikan melalui suntikan;

PRESIDEN

• menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan;

atau

• menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang

diserahkan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya

dapat diperoleh dari apotek.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan

narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan baik dalam

bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika.

(2) Label pada kemasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar,

atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan

dalam kemasan, ditempelkan atau merupakan bagian dari wadah

dan/atau keemasannya.

(3) Setiap...

(3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus

lengkap dan tidak menyesatkan.

PRESIDEN

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah

kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan

pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42

diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna

narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa

narkotika.

(2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki disimpan, dan/atau

dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46…

(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur

PRESIDEN

wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah

untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

(2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri

atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

• memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika

terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

• menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika

tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana

narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu

narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48…

(1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan

fasilitas rehabilatasi.

PRESIDEN

(2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang

ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

(2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi

tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan

rehabilitasi medis pecandu narkotika.

(3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis,

proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh

masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(2) Pelaksanaan...

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

diatur dengan Keputusan Menteri Sosial.

PRESIDEN

Bagian Pertama

Pembinaan

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang

berhubungan dengan narkotika.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya:

• memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

• mencegah dan memberantasan segala bentuk penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika;

• mencegah pelibatan anak di bawah umum dalam penyalagunaan

dan peredaran gelap narkotika;

• mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau

pengembangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan

pelayanan kesehatan; dan

• meningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 53…

Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral, regional, multilateral

dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai

PRESIDEN

dengan kepentingan nasional.

(1) Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat

nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas

melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(3) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tata kerja

badan kerja badan narkotika nasional sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua

Pengawasan

(1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang

berhubungan dengan narkotika.

(2) Ketentuan...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan

PRESIDEN

pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik obat, pedagang

besar farmasi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,

apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga

ilmu pengetahuan rehabilitasi medis.

(2) Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan surat

tugas.

(3) Dalam hal diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau

berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi

pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini, Menteri

Kesehatan berwenang mengenakan sanksi administratif dalam

bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

(4) Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi

administratif dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) dapat ditangguhkan untuk sementara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB IX…

PRESIDEN

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang

apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika.

(3) Pemerintah wajib memberikan jamin keamanan dan perlindungan

kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan

yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau

pengungkapan tindak pidana narkotika.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan

keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X…

PEMUSNAHAN

Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal :

PRESIDEN

• diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan dan/atau tidak

dapat digunakan dalam proses produksi;

• kadaluarsa;

• tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan

dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan; atau

• berkaitan dengan tindak pidana.

(1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf

a, b, dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang

bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran narkotika,

sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu

dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Kesehatan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

• nama, jenis, sifat dan jumlah;

• keterangan tempat, jam hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan

pemusnahan; dan

• tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang

menyaksikan pemusnahan.

(3) Ketentuan...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemusnahan

narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Keputusan Menteri Kesehatan.

PRESIDEN

(1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf

d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

• dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam

tahap penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh

Penyidik Pejabat Polisi Negara RI dan disaksikan oleh Pejabat

yang mewakili Kejaksaan Departemen Kesehatan, dan Penyidik

Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan;

• dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan

dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat

yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Departemen Kesehatan.

(2) Apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili instansi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi,

maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat

kejadian perkara tindak pidana tersebut.

(3) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) dilakukan dengan pemusnahan berita acara

sekurang-kurangnya memuat :

• nama, jenis, sifat dan jumlah;

• keterangan...

• keterangan tempat, jam, hari tanggal, bulan dan tahun

pemusnahan;

• keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika;

dan

• tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang

menyaksikan pemusnahan.

PRESIDEN

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-undang ini.

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukaan dari perkara lain

untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 65…

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

sebagaimana ditentukan dalam Undang-undangan Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas

PRESIDEN

dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan

wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan

tentang tindak pidana narkotika;

• melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan

tindak pidana narkotika;

• meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan

hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

• melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti

perkara tindak pidana narkotika;

• melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang

tindak pidana narkotika;

• meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak

pidana narkotika; dan

• menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak

pidana narkotika.

Pasal 66…

(1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang

kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga

keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang

sedang dalam penyidikan.

PRESIDEN

(2) Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia diberi tugas

melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika,

berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat

telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga

kerjasama membicarakan yang berhubungan dengan tindak pidana

narkotika.

(3) Tindak penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang

diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan

tindak pidana narkotika untuk paling lama 24 (dua pulun empat)

jam.

(2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat

memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut paling

lama 48 (empat puluh) delapan jam.

Pasal 68…

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang

melakukan teknik penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian

terselubung.

PRESIDEN

(1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga

narkotika atau yang mengandung narkotika wajib melakukan

penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan

dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :

• nama, jenis, sifat dan jumlah;

• keterangan tempat, jam, hari tanggal, bulan dan tahun

pemusnahan;

• keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika;

dan

• tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang

melakukan penyitaan.

(2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik

wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut

kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat

dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita

disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua

Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh

Menteri Kesehatan.

(3) Dalam...

(3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada

Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selabat-lambatnya

3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan

dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri

setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

PRESIDEN

(4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima

penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang

sekurang-kurangnya memuat :

(5) Untuk keperluan penyelidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk

diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh

Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam

waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan

penyitaan.

(6) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan

sampel serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan

Menteri Kesehatan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan

narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70…

(1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima

pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik,

selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan

status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan

PRESIDEN

pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan.

(2) Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan

pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan,

wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari

terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala

Kejaksaan Negeri setempat.

(3) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a.

(4) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri

Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam

waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala

Kejaksaan Negeri setempat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 71…

(1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib

memusnahkan tanaman narkotika yang diketemukan

selambat-lambatnya 24 (dua puuh empat) jam sejak saat ditemukan,

setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan,

PRESIDEN

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(2) Pemusnahan dan penyitaan sebagainan tanaman narkotika

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan

berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

• nama, jenis, sifat dan jumlah;

• keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun

diketemukan dan dilakukan pemusnahan;

• keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman

narkotika; dan

• tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau

pihak-pihak lain yang menyaksikan pemusnahan.

(3) Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan

kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 72…

Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut

ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal

PRESIDEN

(1) Apabila di kemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi diketahui bahwa

barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 70

dan Pasal 71 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik

barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Untuk kepentingan penyidik atau pemeriksaan di sidang pengadilan,

tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh

harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang

atau badan yang diketahuinya atau diduga mempunyai hubungan dengan

tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 75…

Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan

bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan

seyiap orang ketua badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana

narkotika yang dilakukan terdakwa.

PRESIDEN

(1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan

dengan perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam

pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau

ha-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas

pelapor.

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain

mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana

narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan

dirampas untuk negara.

(2) Narkotika yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau

seluruhnya ditetapkan untuk penetingan pengembangan ilmu

pengetahuan.

(3) Dalam...

(3) Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik

dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada

pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

(4) Tata cara pemusnahan dan pemanfaatan narkotika, alat dan hasil

dari tindak pidana narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

PRESIDEN

dalam Undang-undangan ini atau ketentuan peraturan

perundang-undangan lain yang berlaku.

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

• menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki

menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk

tanaman; atau

• memiliki, menyimpanan untuk dimiliki atau untuk persediaan,

atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima

tuja rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah).

(3) Apabila...

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan secara terorganisasi, dipidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas0 tahun dan denda paling

sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak

Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.

PRESIDEN

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

• memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau

menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dengan denda paling

banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta);

• memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau

menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

• ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda

paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah).

(3) Apabila...

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling

banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

• ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

PRESIDEN

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling

banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga mulyar rupiah);

• ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu mulyar rupiah);

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

• memproduksi, mengolah, mengekstaksi, mengkonvensi, merakit,

atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

• memproduksi, mengolah, mengkonvensi, merakit atau

menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

• memproduksi,...

• memproduksi, mengolah, mengkonvensik, merakit, atau

menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

PRESIDEN

20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

2.000.000.000,00 (dua puluh mulyar);

• ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

• ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda

paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima

milyar rupiah);

• ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

• ayat (1)...

• ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling

banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

• ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling

PRESIDEN

banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

• ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling

banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

• membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika

Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah);

• membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika

Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah);

• membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika

Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah);

(2) Apabila...

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) dan denda paling

sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

PRESIDEN

• ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara lama 12 (dua

belas) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah);

• ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana lama 9 (sembilan) dan

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00

(empat milyar rupiah);

• ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

• ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1)...

• ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

• ayat (1) huruf b dilakukan korporasi, dipidana denda paling

banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

• ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling

banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

PRESIDEN

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

• mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual,

menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I,

dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

• mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual,

menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah);

• mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual,

menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah);

(2) Apabila...

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

PRESIDEN

• ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara dan paling lama

18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

• ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara dan paling lama

12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud :

• ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga

milyar rupiah);

• ayat (1) huruf b terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak

Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

• ayat (1) huruf c terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

(4) Apabila...

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

• ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling

banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

• ayat (1) huruf b dilakukan korporasi, dipidana denda paling

banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

• ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling

banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

PRESIDEN

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81 dan Pasal 82, diancam

dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur

dalam Pasal-padal tersebut.

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

• menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan

narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

• menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan

narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

• menggunakan…

• menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan

narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

• menggunakan narkotika Golongan I bagi sendiri, dipidana dengan

PRESIDEN

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

• menggunakan narkotika Golongan I bagi sendiri, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

• menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun;

(1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor,

dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda

paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan

oleh orang tua atau walinya sebagaimaana dimaksud dalam Pasal 46

ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87…

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan

kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan

ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau

membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84,

dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

PRESIDEN

sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak

melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 89…

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah).

PRESIDEN

Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika

serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan

tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara.

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam

Undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana

denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula

dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau

mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak

pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.

150.000,00 (seratus lima puluh kita rupiah).

Pasal 93…

Nahkoda atau kapten penerbang yang hak dan kewajiban hukum tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau

Pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh)

bulan atau denda Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum

PRESIDEN

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

69 dan Pasla 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Penyidik Pejabat Polisi Negeri Republik Indonesia yang secara

melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara

tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96…

Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari

pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan mati, seumur hidup atau

pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

PRESIDEN

Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan Pasal 87 di luar wilayah

Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-undang

ini.

(1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana

narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam

Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara

Republik Indonesia.

(2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik

Indonesia.

(3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana

narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara

Republik Indonesia.

Pasal 99…

Dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi :

• pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana

penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik, dan dokter

yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan;

• pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli,

menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk

PRESIDEN

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

• pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika

Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan;

• pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika

Golongan I yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan.

Pasal 100…

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang

ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan

pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam

perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN

(1) Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk

melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai barang di

bawah pengawasan Pemerintah.

(2) Prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tata cara

penggunaan dan pengawasan prekursor dan alat-alat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV…

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari

Undang-undangan Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1. pada saat Undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan

baru berdasarkan Undang-undang ini.

PRESIDEN

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 9

Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor

36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar…

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 1997

INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 1997

PRESIDEN

,

ttd.

MOERDIONO

PRESIDEN