Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA

Pasal 1

Mengesahkan :

  1. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs,
  2. dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 48 ayat (2) ; dan
  3. Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) ; yang salinan-salinan naskahnya dilampirkan pada undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1976

INDONESIA,

SOEHARTO Perundang-undanganJENDERAL TNI Diundangkan di Jakarta Peraturan pada tanggal 26 Juli 1976. ditjen

,

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa meningkatnya kejahatan dan penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan ;

  • bahwa Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang ubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan usaha bersama antara negara-negaraPerundang-undangan untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika ; Peraturan c. bahwa Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi ditjen Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs,
  1. dengan mengajukan persyaratan dan telah menandatangani pula Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961)
    • bahwa Konvensi tersebut beserta Protokol yang Mengubahnya perlu disahkan dengan undang-undang
MENGINGAT

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 7/1997 — PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION