Pasal 35

(1) Importir, ekspor, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan

penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang

ini.

(2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari

Menteri Kesehatan.