PENGADILAN ANAK

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Anak Nakal adalah:

• anak yang melakukan tindak pidana; atau
• anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan belaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

1. Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau ditempat tertentu.

3. Penyidik adalah penyidik anak.

4. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.

5. Hakim adalah Hakim anak.

6. Hakim Banding adalah hakim banding anak.

7. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.

PRESIDEN

1. Orang...

2. Orang tua asuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tua terhadap anak.

3. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah Anak Nakal.

5. Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak

adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan

atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

PRESIDEN

(2) Apabila...

(2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa

anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, atau oang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa

anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

(1) Anak yang melakukan pidana bersama-sama dengan orang dewasa

diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.

(2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

(1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan, perkara anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.

(3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri

oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu

atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

PRESIDEN

(5) Pemberitaan...

(5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai

saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Bagian Pertama Hakim

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah:

• telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
• mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat

pertama sebagai hakim tunggal.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri

dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

(3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera

atau seorang Panitera Pengganti.

PRESIDEN

Bagian… Bagian Kedua Hakim Banding

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Syarat-syarat yag berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Banding.

(1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam

tingkat banding sebagai hakim tunggal.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi

dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

(3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang

Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya agar Sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang ini.

Bagian Ketiga Hakim Kasasi

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam

PRESIDEN

Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Kasasi.

Pasal 18…

(1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat

kasasi sebagai hakim tunggal.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahakamah Agung

dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

(3) Hakim kasasi dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh seorang

Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pengawas tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Peninjauan Kembali

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Pensihat hukumnya kepada Mahakamh Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima Wewenang Sidang Anak

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak nakal.

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang

PRESIDEN

ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 23…

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana

pokok dan pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

• pidana penjara;
• pidana kurungan;
• pidana denda; atau
• pidana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

• mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh;
• Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja; atau
• menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai

dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

(1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

PRESIDEN

(2) Terhadap...

(2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2

huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2

huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap Anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2

huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling

banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

PRESIDEN

(2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

(3) Wajib...

(3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama

90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

(1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana

penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak

pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.

(4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal

tertentu yang ditetapkan dalam putusa hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

(5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada

masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

(6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Selama menjalankan masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan

pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.

(8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai

Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.

(9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat

mengikuti pendidikan sekolah.

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

PRESIDEN

(2) Apabila...

(2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing kemasyarakatan.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana

pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada

negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.

(2) Demi kepnetingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak

dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus

menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

Petugas kemasyarakatan terdiri dari:

• Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
• Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
• Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

PRESIDEN

(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 huruf a bertugas:

• membantu...
• membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
• membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b,

bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyrakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyrakatan diatur lebih dengan Keputusan Menteri kehakiman.

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pekerja Sosial diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai

PRESIDEN

keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 39…

(1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau

keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.

(2) Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing

Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

Bagian Pertama Umum

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam pengadilan anak, kecuali lain dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua Perkara Anak Nakal

Paragraf 1 Penyidikan

(1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Ssyarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

• telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang

PRESIDEN

dilakukan oleh orang dewasa;

• mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada:

• penyidik...
• penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
• penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

(1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

(2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib

meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

(3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak nakal wajib dirahasiakan.

Paragraf 2 Penangkapan dan Penahanan

(1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna

kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud

dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalamm ayat (1) hanya berlaku

untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila

diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas

PRESIDEN

permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

(4) Dalam...

(4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk

anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

(1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh

mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

(2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang

dewasa.

(4) Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak

harus tetap dipenuhi.

(1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang

melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama

10 (sepuluh) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila

diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima

PRESIDEN

belas) hari.

(4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum

harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.

(5) Apabila...

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan

berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama

15 (lima belas) hari.

(3) jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila

diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

dilampaui dan Hakim Banding belum memberkan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang

pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama

15 (lima belas) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila

diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

PRESIDEN

dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49…

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang

mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama

25 (dua puluh lima) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila

diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diberikan oleh:

• Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan

PRESIDEN

penuntutan;

• Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;
• Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.

(4) Penggunaan...

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

(5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut

belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada:

• Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
• Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

(1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak

mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib

memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak

berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana

PRESIDEN

kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Paragraf 3…

Paragraf 3 Penuntutan

(1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum,

yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

• telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
• mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Paragraf 4 Pemeriksaan di Sidang pengadilan

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Pensihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan,

PRESIDEN

orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

(1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing

Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

(2) Laporan...

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi:

• data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
• kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

(1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang

tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali,

atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar

terdakwa dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), orang tua, wali, orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan

Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan

kesempatan kerja kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

mempertimbangkan laporan penelitian keamsyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan

PRESIDEN

(3) Putusan Pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum.

BAB VI…

(1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga

Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

(2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga

Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

(1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua per tiga)

dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di

bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

PRESIDEN

(3) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.

(4) Dalam pembebasan beryarat ditentukan syarat umum dan syarat

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

(5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakat.

Pasal 63…

Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

Perkara Anak nakal yang pada saat berlakunya Undang-undang ini:

• sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini;

• sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini.

PRESIDEN

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68…

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997

,

ttd.

MOERDIONO

PRESIDEN