Pasal 50

(1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diberikan oleh:

• Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan

PRESIDEN

penuntutan;

• Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;
• Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.

(4) Penggunaan...

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

(5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut

belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada:

• Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
• Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.