Pasal 6

(1) Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan

ilmu pengetahuan.

(2) Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan

narkotika setiap tahun.

(3) Rencana...

(3) Rencana kebutuhan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat

PRESIDEN

(2) menjadi pedoman pengadaan, pengendalian dan pengawasan

narkotika secara nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan

tahunan narkotika diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.