Pasal 11

(1) Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik

obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi

pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan,

dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara

khusus.

(2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,

puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu

pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan

laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran

narkotika yang ada dalam penguasaannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara

khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan jangka waktu,

bentuk, isi dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan penyimpanan dimaksud dalam ayat

(2) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri

Kesehatan berupa :

• teguran;...

• teguran;

PRESIDEN

• peringatan;

• denda administratif;

• penghentian sementara kegiatan; atau

• pencabutan izin.

Bagian Pertama

Surat Persetujuan Impor dan

Surat Persetujuan Ekspor