Pasal 21

(1) Pengangkutan narkotika di dalam negeri melalui udara, air, atau darat,

selain harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan

www.djpp.depkumham.go.id

umum yang berlaku bagi pengangkutan melalui udara, air atau darat.

(2) Muatan narkotika harus disimpan pada kesempatan pertama di dalam

peti besi (kluis) atau tempat lain di dalam kapal dengan disegel bersama-sama oleh nakhoda dan pemilik atau pemuatnya.

(3) Nakhoda membuat suatu berita acara tentang adanya muatan narkotika

yang diangkutnya

(4) Jika sebuah kapal mempunyai narkotika sebagai muatan dan atau

sebagai persediaan dalam apotik kapal, nakhoda berkewajiban untuk segera setelah tiba di suatu pelabuhan melaporkan hal ini kepada dinas kesehatan setempat.

(5) Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama

oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat Bea dan Cukai.

(6) Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa

hak, wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan pada kesempatan pertama kapal singgah di pelabuhan segera melaporkan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada yang berwajib. Perundang-undangan

(7) Ketentuan lain yang berhubungan dengan pengangkutan narkotika diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.Peraturan

ditjen