Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang FARMASI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1963

TENTANG

FARMASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan peraturan perundangan dalam bidang farmasi.

sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang tentang Pokok-pokok

Kesehatan dan Ketetapan M.P.R.S./ 1960 Lampiran B;

Mengingat : a. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;

• Pasal 4 (c), (.f) dan (g), pasal 11 dan 14 Undang-undang Pokok-

pokok Kesehatan (Undang-undang No. 9 tahun 1960, Lembaran-

Negara tahun 1950 No. 131);

• Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan (Undang-undang No.

6 tahun 1963. Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79);

• Undang-undang tentang Barang Undang-undang No. 10 tahun

1961 ( Lembaran-Negara tahun 1961 No.215);

• Undang-undang tentang Perusahaan Daerah (Undang-undang No.

5 tahun 1962, Lembaran-Negara tahun 1962 No. 10)

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;

• Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang Farmasi.

BAB I …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 1.

Maksud dan tujuan Undang-undang ini ialah menetapkan ketentuan-

ketentuan dasar dibidang farmasi dalam rangka pelaksanaan Undang-

undang tentang Pokok-pokok Kesehatan.

BAB II

KETENTUAN UMUM.

Pasal 2.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

• Perbekalan Kesehatan dibidang farmasi, adalah perbekalan yang

meliputi obat. bahan obat, obat asli Indonesia. bahan obat asli

Indonesia, alat kesehatan, kosmetik dan sebagainya,

• Obat, adalah obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari

binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan obat syntetis;

• Obat asli Indonesia, adalah obat-obat yang didapat langsung dari

bahan-bahan alamiah di Indonesia, terolah secara sederhana atas

dasar pengalaman dan dipergunakan dalam pengobatan tradisionil;

• Alat kesehatan, adalah alat-alat yang diperlukan bagi pemeriksaan,

perawatan, pengobatan dan pembuatan obat;

• Pekerjaan kefarmasian, adalah pembuatan, pengolahan, peracikan,

pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan

obat atau bahan obat.

BAB III …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB III

USAHA-USAHA.

Pasal 3.

Usaha-usaha untuk keperluan rakyat akan perbekalan kesehatan dibidang

farmasi, adalah sebagai berikut :

• Usaha-usaha dalam bidang produksi, yang meliputi: penggalian

kekayaan alam. penanaman tumbuh-tumbuhan, pemeliharaan dan

pengembangan binatang yang berguna untuk farmasi, pembuatan

bahan-bahan farmasi, pembuatan obat-obat syntetis, pembuatan obat-

obat jadi, pembuatan alat-alat kesehatan dan alat-alat yang

berhubungan dengan kesehatan, termasuk alat-alat untuk

laboratorium dan alat-alat untuk pembuatan obat-obat dan lain-lain.

• Usaha-usaha dalam bidang distribusi yang dilakukan oleh Pemerintah

dan Swasta yang meliputi:

alat-alat distribusi, apotek-apotek, rumah obat-rumah obat, toko-toko

penyalur obat dan lain-lain.

• Usaha-usaha penyelidikan (penelitian) oleh Lembaga Farmasi

Nasional, Universitas-universitas dan lain-lain.

• Usaha-usaha pengawasan oleh Pemerintah, Pusat maupun Daerah.

• Membentuk dan menggunakan Dewan Farmasi.

• Usaha-usaha lain.

Pasal 4.

(1) Dengan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan peraturan-

peraturan mengenai produksi dan distribusi dibidang farmasi.

(2) Menteri Kesehatan menetapkan peraturan-peraturan mengenai

penyelidikan dan pengawasan konsumsi dibidang farmasi, pekerjaan

kefarmasian dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 5. …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

Untuk kepentingan rakyat, Pemerintah berusaha agar tercapai harga obat

dan alat kesehatan serendah-rendahnya.

BAB IV

PENGUASAAN PERBEKALAN KESEHATAN DIBIDANG

FARMASI YANG BERBAHAYA.

Pasal 6.

Penguasaan perbekalan kesehatan dibidang farmasi yang berbahaya, baik

dipandang dari sudut kesehatan maupun keamanan umum, ditetapkan

dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

OBAT ASLI INDONESIA.

Pasal 7.

(1) Pemerintah memberi bimbingan dalam perkembangan pengawasan

terhadap usaha-usaha yang mempergunakan obat asli Indonesia.

(2) Bimbingan dan pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8.

Menteri Kesehatan mengusahakan:

• penyelidikan baik tentang cara membuat dan menggunakan maupun

tentang khasiat obat-obat asli Indonesia:

• standardisasi dalam pemakaian obat-obat asli Indonesia;

• pertukaran pengalaman dengan luar negeri;

• mencari sumber-sumber baru obat asli Indonesia;

• usaha-usaha lain.

BAB VI …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

USAHA SWASTA

Pasal 9.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (1), (2) dan (5) Undang-undang Pokok

Kesehatan, badan-badan swasta diberi kesempatan melakukan usaha-

usaha dilapangan farmasi, terutama dibidang produksi.

Pasal 10.

(1) Untuk melakukan usaha swasta yang dimaksud dalam pasal 9, badan-

badan swasta harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

(2) Hal-hal mengenai izin yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

(1) Hal-hal yang tidak, belum atau belum cukup diatur dalam Undang-

undang ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-

undangan.

(2) Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan dibidang

farmasi yang bertentangan dengan Undang-undang ini, tidak berlaku

lagi sejak diundangkannya Undang-undang Farmasi ini.

Pasal 12.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 1963.

Pj. Presiden Republik Indonesia,

ttd

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 1963.

Sekretaris Negara,

ttd

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 81

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1963

TENTANG

FARMASI

UMUM

Undang-undang ini adalah pelaksanaan dari pada Undang-undang tentang Pokok-

pokok Kesehatan (selanjutnya disingkatkan Undang-undang Pokok Kesehatan Dibidang

Farmasi). Karena tenaga farmasi telah diatur dalam Undang-undang tentang Tenaga

Kesehatan, maka Undang-undang ini khusus mengenai bidang perbekalan kesehatan

dibidang farmasi. Disini hanya ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan

dasar hukum untuk usaha-usaha dibidang farmasi yang dimaksud diatas, baik usaha-usaha

Pemerintah. badan-badan swasta maupun usaha-usaha dari masyarakat dan/atau dengan

mengikut-sertakan masyarakat(rakyat). Rakyat dapat diikutsertakan dengan saluran

organisasi-organisasi tertentu (umpamanya: Organisasi-organisasi karyawan (Ikatan

Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia

(P.A.P.H.I.), Lembaga-lembaga Negara, Ikatan Bidan Indonesia dan seterusnya, Serikat

Buruh Kesehatan dibidang farmasi dan Lembaga-lembaga Negara (termasuk : D.P.R.-

G.R. dan D.P.R.D.-G.R.-D.P.R.D.-G.R. dari semua tingkatan) bidang pengawasan.

Keputusan-keputusan M.P.R.S. mengenai usaha-usaha dibidang farmasi diperhatikan

dalam Undang-undang ini.

Oleh sebab dalam Undang-undang tentang Farmasi ini hanya ditetapkan ketentuan-

ketentuan pokok, maka perlu menyusul sebagai "follow-up" peraturan-peraturan

pelaksanaan, baik yang bersifat farmasi-tehnis maupun yang bersifat administratip

organisatoris.

PASAL …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kata-kata "ketentuan-ketentuan dasar" dalam pasal ini menyatakan bahwa Undang-

undang ini merupakan Undang-undang Induk bagi segala peraturan-peraturan

mengenai farmasi, Secara konkrit dan umum dapat dikatakan, bahwa "tujuan"

Undang-undang ini ialah : mengusahakan terpenuhinya keperluan Rakyat dengan

sebaik-baiknya akan obat-obatan.

Pasal 2

Kecuali obat-obat yang dipergunakan dalam pengobatan modern, obat-obat asli

Indonesiapun akan dipergunakan sebagai penyempurnaan usaha pengobatan tersebut

hal ini adalah sesuai dengan Undang-undang Pokok Kesehatan.

Pekerjaan kefarmasian, yang diperinci pada C adalah pekerjaan yang dilakukan

dipabrik-pabrik obat, apotik-apotik, laboratoria dan sebgainya.

Pasal 3

Usaha-usaha yang diterangkan dalam pasal ini - khususnya dalam bidang produksi -

dilakukan dengan memperhatikan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar. Lembaga

Farmasi Nasional antara lain melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang

Farmakoterapi.

Pasal 4

Oleh sebab produksi dan distribusi perbekalan kesehatan dibidang farmasi

mempunyai segi-segi lain dari pada segi farmaceutis-tekhnis, maka produksi dan

distribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, umpamanya:

dibidang produksi perlu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah perihal

impor/ekspor, penyediaan obat-obat, dan sebagainya. Hal-hal mengenai "konsumsi"

dan "pekerjaan kefarmasian" bersifat farmaceutis-tekhnis dan oleh karena itu cukup

diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 5 …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Dalam pasal ini terkandung maksud agar obat-obat, bahan-obat dan perbekalan

kesehatan terutama dibidang pengobatan dan kesehatan rakyat tidak dijadikan obyek

perdagangan. Sesuai dengan jiwa Undang-undang Pokok Kesehatan Pemerintah

berusaha tercapainya penyebaran obat yang luas dan merata dengan harga yang

serendah-rendahnya.

Yang dimaksud dengan "harga obat serendah-rendahnya" ialah harga yang

ditetapkan serendah mungkin atas dasar perhitungan mengindahkan kelangsungan

produksi. Pada umumnya didalam bidang farmasi, yang mencakup urusan ekonomi,

mengindahkan pelaksanaan "Deklarasi Ekonomi" tertanggal 28 Maret 1963.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan perbekalan kesehatan dibidang farmasi yang berbahaya ialah

: obat-obat bius, obat keras, dan sebagainya.

Pasal 7

Dengan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang

mempergunakan obat asli Indonesia, maka dapat dijaga jangan sampai penggunaan

obat asli Indonesia membahayakan.

Kecuali dari pada itu kepribadian Indonesia didalam bidang farmasi sebagai

sebahagian dari pada kultur Indonesia umumnya dipelihara dan diperkembangkan

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) Undang-undang Pokok Kesehatan.

Pasal 8

Dalam pasal ini ditetapkan usaha-usaha yang konkrit yang harus dilakukan dalam

bidang obat-obatan asli Indonesia. "Usaha-usaha lain" meliputi penerangan

mengenai obat asli Indonesia.

Pasal 9 …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9 dan 10

Prinsip bimbingan Pemerintah terhadap badan-badan dan oknum-oknum swasta

dibidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pokok

Kesehatan, ditegaskan disini bagi usaha farmasi swasta.

Dalam pasal ini diharapkan agar badan swasta berusaha terutama dilapangan

produksi perbekalan kesehatan dibidang farmasi, sesuai dengan Keputusan M.P.R.S.

Pasal 11

(1) Cukup jelas.

(2) Perundang-undangan dibidang farmasi seperti:

• Undang-undang obat bius (Stbl. 1927 No. 178),

• " " " keras (Stbl. 1949 No. 419),

• " " " berbahaya (Stbl. 1949 No. 377) dan

• " " " Loodwit (Stbl. 1931 No. 509), harus diganti dengan peraturan

perundang-undangan lain yang bersandar pada Undang-undang Farmasi ini.

Pasal 12

Cukup jelas.

Mengetahui :

Menteri/Penjabat Sekretaris Negara,

ttd

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 2580

.